advertorial

KRISIS ROHINGYA Siap Bantu Rekonsiliasi, Indonesia Minta Myanmar Buka Akses ke Rakhine

Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe, Aceh. (JIBI/Solopos/Antara/Irwansyah Putra)Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe, Aceh. (JIBI/Solopos/Antara/Irwansyah Putra)

Indonesia siap membantu rekonsiliasi dalam krisis Rohingya. Namun, Myanmar harus membuka akses ke Rakhine.

Madiunpos.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia meminta akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State, basis etnis Rohingya, dibuka luas untuk negara ASEAN yang ingin membantu pemulihan dan stabilisasi keadaan di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan Indonesia siap mendukung pemulihan situasi di Rakhine State. Tidak hanya akan memberikan bantuan kapasitas, pemerintah juga siap melaksanakan peningkatan kapasitas di wilayah tempat tinggal minoritas muslim Myanmar tersebut.

“Myanmar membutuhkan bantuan peningkatan kapasitas di berbagai bidang. Indonesia siap memberikannya, termasuk peningkatan kapasitas kepolisian, serta memfasilitasi interfaith dialogue, untuk mendukung upaya rekonsiliasi,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (19/12/2016).

Retno juga mengusulkan untuk melakukan briefing secara reguler untuk membahas perkembangan di Rakhine State. Dengan begitu, semua pihak akan mendapat gambaran situasi yang sebenarnya di wilayah tersebut dan ASEAN dapat memberikan bantuan yang tepat untuk Rakhine State.

Menurutnya, Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN juga sepakat pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan di kawasan dapat disalurkan bersama secara inklusif. “Kami berkumpul di Yagoon, sebagai satu keluarga ASEAN untuk saling membantu. Saya mendorong seluruh anggota ASEAN terus mendukung dan membantu Myanmar mengatasi situasi di Rakhine State,” ujarnya.

State Counselor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, menyampaikan kompleksitas persoalan dan perkembangan terakhir di Rakhine State. Sebelum penyerangan pos keamanan pada 9 Oktober 2016, dia mengklaim situasi di Rakhine State relatif stabil. Berbagai kebijakan, termasuk pembentukan empat komite untuk menuntun pembangunan inklusif di wilayah itu, telah dilakukan pemerintah setempat.

Iklan Baris

    No items.