3 Kepala OPD  Dipanggil Kejaksaan Madiun, Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Pilkades

Kejaksaan Negeri Madiun memanggil tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Madiun.

3 Kepala OPD  Dipanggil Kejaksaan Madiun, Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Pilkades Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Selasa (3/11/2020). (Abdul Jalil/Madiunpos.com)

    Madiunpos.com, MADIUN -- Kejaksaan Negeri Madiun memanggil tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Madiun. Ketiga kepala OPD itu dipanggil tim penyidik jaksa terkait dugaan penyalahgunaan anggaran  Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) untuk penyelenggaraan Pilkades serentak 2021.

    Tiga pejabat Pemkab Madiun yang dipanggil tersebut Inspektur Inspektorat Agus Budi Wahyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Joko Lelono, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Suntoko.

    Kasi Pidsus Kejadi Kabupaten Madiun, Purning Dahono Putro, mengatakan pemanggilan ketiga kepala OPD itu setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Pilkades serentak 2021.

    Beri Perhatian untuk Anak Berkebutuhan Khusus, Pemkot Madiun Sediakan Sekolah Inklusi

    Dari tiga kepala OPD yang dipanggil, kata dia, hanya Inspektur Inspektorat Kabupaten Madiun yang hadir untuk dimintai keterangan. Sedangkan kedua kepala OPD lainnya diwakilkan ke stafnya.

    “Saya meminta kepala dinas yang hadir. Namun, karena yang bersangkutan tidak mengerti atau bagaimana, jadi stafnya yang hadir. Hanya Inspektur yang hadir, tapi keterangan dijelaskan oleh inspektur mudanya,” kata dia, Kamis (24/2/2022).

    Purning menyampaikan sebenarnya tidak masalah ketika diwakilkan. Karena yang terpenting staf yang mewakili bisa menjelaskan dan memberikan keterangan terkait permasalahan.

    Harga Daging Sapi di Madiun Stabil Rp110.000/Kg

    Dia menuturkan ini merupakan pemanggilan pertama terkait dugaan penyalahgunaan dana BKK untuk penyelenggaraan Pilkades serentak 2021. Tidak menutup kemungkinan tim penyidik juga bakal melakukan pemanggilan lagi untuk meminta keterangan.

    “Ini kan baru pemanggilan pertama. Mungkin ada informasi-informasi yang kurang, jadi mungkin nanti ada pemanggilan berikutnya. Kita pelajari dulu. Kalau masih kurang, kita panggil lagi,” terangnya.

    Pada pelaksanaan Pilkades serentak 2021 ada sebanyak 143 desa yang menggelar Pilkades. Pemkab Madiun menggelontorkan anggaran sekitar Rp8 miliar.



    Editor : Abdul Jalil

    Get the amazing news right in your inbox

    Berita Terpopuler

    0 Komentar

    Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

    Komentar Ditutup.