48 Desa di Madiun Belum Ajukan Pencairan ADD Tahap I/2017

Pencairan ADD 48 desa di Madiun molor.

Madiunpos.com, MADIUN -- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun mencatat proses pencairan alokasi dana desa (ADD) di wilayah setempat belum maksimal.

Berdasarkan data BPKAD Kabupaten Madiun, pada proses pencairan tahap pertama tahun 2017, masih ada sekitar 48 desa belum mengajukan pecairan dana tersebut.

"Hingga kini pihak BPKAD masih menunggu pengajuan pencairan ADD dari 48 desa di tahap pertama tersebut," ujar Kepala BPKAD Kabupaten Madiun Rori Priambodo kepada wartawan, di Madiun, Senin (29/5/2017).

Berdasarkan penelusurannya, kata Rori, molornya puluhan desa dalam mengajukan pencairan ADD tersebut disebabkan minimnya pegawai yang menangani masalah tersebut.

Dia menyebut petugas Sekretaris Desa berstatus PNS yang biasanya menangani proses administrasi pencairan ADD maupun dana desa tersebut statusnya dikembalikan ke unit organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat kecamatan.

Karena tidak adanya petugas, tambah Rori, maka pada pencairan tahap kedua saat ini, puluhan desa tersebut masih belum tergerak untuk mencairkan jatah ADD berikutnya.

Atas permasalahan tersebut, pihaknya meminta petugas pengganti yang diserahi tugas tersebut segera menyesuaikan diri dan belajar mengejar keterlambatan yang ada.

Data BPKAD setempat mencatat, dari total 198 desa yang mendapat jatah ADD, sebanyak 150 desa di antaranya telah menerima pencairan ADD dari BPKAD setempat dengan nilai sebesar Rp18,11 miliar dari total anggaran pusat sebesar Rp96,17 miliar.

Sesuai aturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dana desa dan ADD tersebut fokus digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pengembangan masyarakat desa.