AKTIVIS LUMAJANG DIBUNUH : Pengembang Keluhkan Kosongnya Pasokan Batu Kali dan Pasir

Aktivis Lumajang dibunuh membuat pasokan batu kali dan pasir untuk para pengembang kosong.

Madiunpos.com, MALANG — Pengembang di Jatim terus mengeluhkan pasokan batu kali dan pasir yang seret, bahkan kosong, sejak aktivis lingkungan asal Lumajang, Salim Kancil, dibunuh September 2015 lalu.

Direktur Utama PT Bulan Terang Utama Umang Gianto, pengembang kompleks perumahan bersubsidi Bulan Terang Utama di Kota Malang dan Mondoroko Raya di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang mengatakan sejak aktivis lingkungan Lumajang dibunuh, pasokan batu kali dan pasir menjadi sulit, bahkan tidak ada, di pasar. “Dampaknya, pekerja bangunan menganggur, kasihan mereka,” ujar Umang di Malang, Jumat (6/11/2015).

Dampak lain pembunuhan Lumajang itu, penyerahan rumah kepada end user juga menjadi terlambat, tidak sesuai dengan jadwal. Padahal end user yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah segera membutuhkan rumah untuk dihuni.

Padahal, imbuhnya, permintan masyarakat terhadap rumah bersubsidi sangat tinggi. Dia mencontohkan permintaan rumah di Mondoroko Raya yang melebihi dari unit rumah yang dibangun.

Pihaknya menyediakan rumah sebanyak 1.000 unit, namun permintaan justru mencapai 1.600 unit atau 1.600 pemohon. “Ini hanya saja. Belum lagi pengembang lain yang dari Apersi,” ujar Umang yang juga Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Komisariat Malang itu.

Diharapkan Segera Normal
Dia berharap, pasokan batu kali dan pasir segera normal sebagaimana sebelum aktivis lingkungan Lumajang dibunuh sehingga  pembangunan rumah bersubsidi segera dapat direalisasikan. Masalah pasokan batu kali dan pasir menyusul pembunuhan Lumajang itu tidak bisa dibiarkan karena mata rantai kegiatan ekonominya cukup panjang.

Selain penambang sendiri, usaha tersebut juga menghidupi sopir truk, perusahaan leveransir, toko bangunan, dan lainnya. Jika masalah tersebut terus digantung, maka dampak ekonomi aktivis lingkungan dibunuh itu sangat luas. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena matinya bisnis penyediaan batu kali dan pasir.

“Pemerintah tidak bisa diam saja menyikapi masalah tersebut. Masalah tersebut perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

Difasilitasi Pemprov Jatim?
Sebelumnya, di Malang, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah tengah mengevaluasi izin pertambangan di Jatim agar masalah-masalah sehingga menyebabkan konflik horizontal seperti di Lumajang dapat dihindari. Dia juga menegaskan, Gubernur Soekarwo juga telah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam menyikapi masalah langkanya pasokan batu kali dan pasir.

Solusinya, kepolisian meminta perusahaan pertambangan yang izin-izinnya lengkap dan perpajakannya beres segera dapat beroperasi sebagaimana sebelum aktivis lingkungan Lumajang dibunuh. Sedangkan perusahaan-perusahaan penambangan yang izinnya belum lengkap diminta segera melengkapi agar dapat segera beroperasi kembali. Pemprov Jatim akan memfasilitasi penambang agar penyelesaian izin-izin pertambangan mereka dapat segera diselesaikan, dituntaskan.