APBN 2016 : Menkeu Jamin Penangguhan PMN BUMN Tak Ganggu Target Infastruktur

APBN 2016 dalam pembahasannya menangguhan pembahasan penyertaan modal negara (PMN).

Madiunpos.com, MALANG — Pemerintah menjamin penangguhan pembahasan penyertaan modal negara (PMN) terkait dengan penetapan RAPBN 2016 menjadi APBN 2016 tidak akan mengganggu program percepatan pembangunan infrastruktur.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan DPR sebenarnya mendukung PMN untuk BUMN yang bertugas dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan pangan. DPR juga mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur.

“Lagi pula mengacu tahun ini, penyerapan anggaran PMN oleh DPR biasanya dilakukan pada semester II,” ujarnya di sela-sela pembakaran barang bukti rokok dan tembakau irisan ilegal di Malang, Selasa (3/11/2015).

Dengan begitu, maka masih ada waktu bagi pemerintah untuk menganggarkan buat PMN bagi BUMN karena pembahasan mengenai APBN-Perubahan pada triwulan I/2016.

Dalam pembahasan tersebut bisa dikomunikasikan terkait dengan PMN bagi BUMN yang bertugas untuk percepatan pembangunan infrastruktur maupun pangan.

BUMN yang dipertimbangkan untuk mendapatkan dana PMN pada 2016 dilihat dari dua hal, yakni kinernya, terutama penyerapan anggaran PMN sebelumnya serta transparansi dalam menjalankan usaha.

Nantinya pemerintah akan membicarakan masalah PMN bagi BUMN yang terutama terkait dengan masalah percepatan infrastruktur dan pangan dengan Komisi XI dan VI.

Sedangkan terkait dengan pengesahan APBN 2016, Menkeu menegaskan, pemerintah dan DPR sepakat bahwa masalah PMN ditangguhkan. Dengan demikian, tidak ada PMN bagi BUMN mana pun dalam APBN yang akan disahkan tersebut.

Dengan pola penyerapan anggaran BUMN serta pembahasan APBN-Perubahan 2016, dia optimistis, proyek-proyek infrastruktur yang ditangani BUMN tidak akan terganggu penyelesaiannya.

Dengan demikian, maka dengan tidak masuknya PMN pada APBN 2016 tidak akan mengganggu percepatan realisasi program-program infrastruktur yang ditangani oleh BUMN.

Seperti diketahui, Menkeu sebelumnya mengapresiasi kepada seluruh fraksi dan anggota dewan yang telah membahas dan memberikan pandangan masukan yang konstruktif dan memberikan pendapat akhir mengenai dokumen nota keuangan 2015 dan RAPBN 2016.

Regulasi dan substansi hasil pembahasan RAPBN 2015 ini, kata Bambang, memberkan sinyal positif pada perekonomian Indonesia 2016.

Sejalan dengan itu, pemerintah tetap melanjutkan program prioritas pembangunan a.l infrstruktur kolektifitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kamaritiman dan pariwisata, pengurangan kesenjangan untuk memperbaiki kualitas pembangunan, serta mendukung desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi anggaran ke daerah dan dana desa dalam RAPBN 2016 yang jumlahnya mendekati anggaran kementerian lembag,.

“Kami berharap dalam RUU APBN 2016 ini akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.