BERAS IMPOR : Jatim Tanggapi Sinis Wacana Impor Beras

Beras impor yang diwacanakan pemerintah pusat pimpinan Jokowi-JK ditolak masuk Tanjung Perak.

Madiunpos.com SURABAYA — Pernyataan pemerintah terkait adanya probabilitas mengimpor beras setelah Idulfitri ditanggapi sinis di Jawa Timur. Pelbagai pihak di Jatim sudah berkali-kali menyatakan pasokan bahan pangan paling pokok itu aman, bahkan untuk menghadapi musim El Nino.

DPRD Jatim menegaskan pemerintah pusat pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak seharusnya gegabah membuat pertimbangan impor beras. Bahkan guliran wacana pengadaan beras impor itu dinilai mampu memicu gelombang kepanikan di daerah-daerah penghasil beras.

Lagi pula, wacana impor beras yang digulirkan pemerintah pusat pimpinan Jokowi-JK, tersebut dinilai mencerminkan pemerintah kurang antisipatif mengamankan stok pangan saat momentum hari besar keagamaan, di mana angka permintaan secara historis memang selalu membengkak.

“Seharusnya banyak daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai kantong swasembada pangan. Jatim misalnya. Di [Jatim] banyak lumbung beras, seperti Banyuwangi, Lamongan, dan Nganjuk,” kata anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha, Selasa (23/6/2015).

Tak Dibongkar di Perak
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jatim juga harus mencegah Pelabuhan Tanjung Perak dijadikan sebagai tempat bongkar untuk komoditas pertanian yang produksinya surplus di Jatim, khususnya beras.

Sebab, lanjutnya, menjadikan Tanjung Perak sebagai gerbang impor pangan akan memunculkan celah perembesan ke pasar rakyat. Akibatnya, hal itu dapat memicu distorsi harga komoditas pangan yang dihasilkan oleh petani lokal Jatim.

Sementara itu, Kepala Disperindag Jatim Warno Harisasono mengklaim stok beras premium Jatim saat ini mencukupi sampai 12 bulan mendatang, sedangkan beras medium aman hingga 8 bulan ke depan. Sehingga, impor mutlak tidak dibutuhkan.

Dalam kondisi aman seperti itu, kata Warno, mekanisme pengendalian harga beras di Jatim dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kecukupan juga dibukukan oleh komoditas gula kristal putih untuk 3 bulan ke depan.

Prioritaskan Cadangan
Dihubungi terpisah, Ketua DPP Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) Nellys Sukidi berpendapat pemerintah tetap harus memprioritaskan buffer stock Bulog. Sehingga, jika cadangan berasnya tekor, pemerintah dinilai tak perlu tabu mengumumkan kebijakan impor.

“Idealnya memang tidak perlu impor. Namun, kalau memang kurang, impor [beras] bukan barang haram, karena itu menyangkut perut orang banyak. Kalau tidak, nanti pasar kita justru akan dimasuki spekulan-spekulan beras yang memang selalu memantau kondisi di sini.”

Untuk diketahui, Bulog Divisi Regional Jatim selama ini mengeluhkan sulitnya meningkatkan serapan akibat persaingan dengan pemain swasta yang melambungkan harga gabah di tingkat petani. Padahal, plafon yang diberikan kepada Bulog hanya Rp3.700/kg.

Menjelang musim panen Juli, Bulog Jatim hanya mampu menyerap 8.000 ton beras petani/hari. Normalnya, saat panen raya Bulog Jatim mampu menyerap 9.000 ton/hari. Sementara itu, di beberapa wilayah harga gabah kering panen (GKP) menembus Rp5.000/kg.

Nellys menjelaskan secara rumus kenaikan harga gabah dari sawah maupun dari penggilingan tersebut akan berbanding lurus dengan lonjakan harga beras di tingkat eceran. Kondisi itu didukung dengan prediksi El Nino yang menurunkan produktivitas padi.

Picu Penimbunan
Kenaikan harga gabah, lanjutnya, juga akan memicu penimbunan di gudang-gudang perusahaan yang mengantisipasi lonjakan harga. “Jika kondisi itu tidak diimbangi dengan kestabilan buffer stock beras pemerintah, maka akan sangat mengkhawatirkan.”

Beberapa hari lalu, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan pemerintah lebih mengutamakan ketersediaan pangan di dalam negeri, meski hal itu berarti harus mendatangkan pasokan dari luar negeri.

Dia beralasan ancaman gelombang panas El Nino berpotensi membuat stok pangan nasional menyusut tajam setelah lebaran. Akan tetapi, sebelum membuat keputusan impor, pemerintah akan menghitung jumlah serapan Perum Bulog (Persero) hingga akhir Juni.

“[Stok beras] Kalau sekarang enggak ada masalah. Namun, tidak tahu lagi kalau setelah lebaran. Yang terpenting, cadangan beras nasional harus berjumlah 1,5 juta ton sampai akhir tahun ini,” jelasnya.