DEMO BURUH : Demo Buruh Anarkistis, Pengusaha Khawatirkan Hari Buruh

Demo buruh yang digelar anarkistis meneror pengusaha Jatim karena membuat industri lumpuh.

Madiunpos.com, SURABAYA – Kalangan pengusaha Jawa Timur meminta Ombudsman Jawa Timur menggelar mediasi antara pengusaha dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyusul adanya unjuk rasa serikat pekerja (SP) yang anarkistis. Demo buruh yang anarkistis itu mengakibatkan kinerja industri Jatim semakin melemah. Kenyataan itu menjadi momok menjelang datangnya Hari Buruh.

Beberapa aktivitas industri padat karya seperti mebel, tekstil, dan sepatu bahkan lumpuh atau tidak beroperasi hingga dua bulan akibat terganggu masalah ketenagakerjaan yang dipicu demo buruh. Kondisi memprihatinkan itu antara lain mengganggu perusahaan konstruksi baja dan galvanish PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) dan perusahaan mebel PT Prospek Manunggal Era Mandiri.

Menurut Wakil Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim Peter S. Tjioe, banyak pekerja yang diajak serikat pekerja untuk berhenti beraktivitas di pabrik. “Unjuk rasa itu bukan murni oleh karyawan perusahaan itu sendiri alias ditunggangi oleh sebagian kecil pekerja yang didukung oleh SP. Nah, pemerintah harus menindak tegas buruh-buruh yang anarkistis, karena ini tidak sehat, apalagi setelah ini ada Hari Buruh jangan sampai ada anarkis lagi,” katanya seusai bertemu Ombudsman Jatim di Surabaya, Minggu (12/4/2015).

Selain menggangu aktivitas pabrik, lanjut Peter, di perusahaan mebel Mojokerto tersebut SP menuntut agar pekerja di-PHK dan meminta pesangon dua kali lipat dari ketentuan Permen tenaga kerja yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah, mengingat belum adanya kesepakatan bipartite dalam pemberian UMK Mojokerto yang ditetapkan sekitar Rp2,7 juta. “Namun sebagian pekerja sebenarnya ada yang mau menerima gaji sesuai kemampuan perusahaan, yaitu di bawah Rp2,6 juta/bulan. Masalah tenaga kerja yang ini masuk jalur hukum dan sudah diproses di lembaga peradilan,” jelas Peter.

Momok Hari Buruh
Sekretaris Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim Ali Mas’ud menambahkan Hari Buruh pada 1 Mei mendatang menjadi momok yang membuat para pengusaha resah. Untuk itu, pengusaha meminta pemerintah mencegah adanya aksi unjuk rasa, terutama yang bersifat anarkistis dan tidak memiliki izin demonstrasi.

“Bukannya kami tidak mengharagi Hari Buruh, tetapi cara mereka cukup membuat resah. Kami pun memperingati Hari Buruh,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Timur, Sherlina Kawilarang menambahkan, demo anarkistis juga pernah dialami di industri tekstil Pasuruan, di antaranya seperti  tidak memiliki izin, merusak fasilitas pabrik, hingga berunjuk rasa ke rumah pribadi pemilik perusahaan.

“Bagaimana industri kita bisa bersaing menghadapi Asean kalau kondisi seperti ini terus terjadi,” imbuhnya.

Menanggapi permintaan pengusaha, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Agus Widiyarta, menyampaikan pihaknya berjanji untuk menggelar mediasi Forkas Jatim dengan Gubernur Soekarwo dalam waktu dekat ini.

“Kami akan mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya final, setelah melakukan klarifikasi dan penelitian di lapangan jika memang ada penyimpangan izin demo maupun ketenagakerjaan dari instansi yang bersangkutan,” ujarnya.