DEMO BURUH : Tolak Pekerja Asing, Serikat Buruh Madiun Cabut Mandat Jokowi

Demo buruh digelar Serikat Buruh Menyatu (SBM) Madiun guna menolak masuknya pekerja asing di Indonesia.

Madiunpos.com, MADIUN – Politik ekonomi bebas yang diterapkan oleh pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ditentang keras oleh Serikat Buruh Menyatu Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBM-KASBI). Serikat Buruh Madiun itu merasa prihatin akan kondisi rakyat kecil yang semakin menderita karena kebijakan tersebut. Demo buruh untuk menyuarakan keprihatinan itu pun mereka gelar di Patung Kolonel Marhadi, selatan Alun-Alun Madiun, Kamis (27/8/2015).

SBM-KASBI dalam demo buruh itu mengungkapkan penilaian mereka atas sikap pemerintah yang semakin memihak kepada politik ekonomi bebas tersebut. Ketidakberpihakan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo kepada pekerja dalam negeri, menurut Serikat Buruh Madiun itu tercermin jelas pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 16/2015 yang merupakan revisi atas Permenaker No. 12/2013 tentang Ketenagakerjaan.

Sikap ketidakberpihakan pemerintah kepada pekerja dalam negeri itu juga semakin nyata dengan dibukanya pasar bebas bagi investor. Kebijakan itu disebut SBM-KASBI telah memperburuk kondisi industri dan pekerja dalam negeri.

Koordinator aksi, Aris Budiono, bahkan menyebut sikap pemerintah itu terkesan tidak menganggap ada tenaga kerja lokal. Padahal, kata dia, di dalam negeri masih banyak sekali manusia usia produktif yang belum bisa bekerja dengan layak.

“Pemerintah lewat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Forum Ekonomi Indonesia-Cina justru semakin membuka peluang bebas masuknya perdagangan barang dan manusia sehingga ini akan menimbulkan tersingkirnya pekerja dalam negeri. Selain itu, sikap pemerintah yang membuka keran lebar bagi tenaga asing untuk bekerja di Indonesia justru akan menutup ruang bagi pekerja local dan ini dapat mengakibatkan semakin bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia,” papar Aris.

Cabut Mandat Jokowi
Kordinator aksi SBM-KASBI, Aris, juga menjelaskan jika pemerintah tidak segera mengambil sikap, maka angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air akan semakin meningkat. Instruksi Presiden Joko Widodo tentang peningkatan perekonomian dari investasi bahkan disebutnya justru akan membuat pekerja dalam negeri semakin jauh dari nilai kemapanan.

Selain melakukan orasi, dalam aksi itu, massa SBM-KASBI juga merentang sejumlah poster yang antara lain bertuliskan, “Pengangguran tambah banyak, tenaga kerja Cina malah didatangkan”, “Cabut Mandat Jokowi”, dan “Tolak BPJS (Rakyat butuh jaminan sosial bukan asuransi sosial)”.

Massa yang tergabung dalam SBM-KASBI menyatakan penolakan keras terhadap jutaan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia bekerja sebagai operator. Selain itu mereka juga menolak keputusan presiden menghapus persyaratan wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing sekaligus mendesak Permenaker No. 16/2015 dicabut.

Selanjutnya SM-KASBI melalui demo buruh itu juga menuntut pemerintah menghapuskan sistem kerja kontrak atau outsourcing, dan menolak pemutusan hubungan kerja (PHK). (Julian Tondo Wisudo/JIBI/Bisnis)