DEMO MADIUN : Aksi Damai, IDI Kabupaten Madiun Minta Program DLP Dievaluasi

Demo Madiun dilakukan anggota IDI untuk menolak program DLP.

Madiunpos.com, MADIUN - Aksi damai diikuti puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Madiun di halaman Kantor Dinas Kesehatan setempat, Senin (24/10/2016).

Para dokter yang mencapai 80 orang itu menolak kebijakan pemerintah tentang program pendidikan dokter layanan primer (DLP).

Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "IDI Cabang Madiun Tolak Prodi DLP", "Say No DLP", dan lainnya. Selain itu, puluhan dokter tersebut juga memasang PIN yang bertuliskan "Rakyat Tidak Butuh DLP, Rakyat Butuh Obat dan Alkes".

Koordinator aksi yang juga Ketua IDI Cabang Madiun, Bambang Subarno, menyatakan menolak program DLP karena implementasinya membingungkan, boros biaya, dan tanpa kajian yang mendalam.

Menurut dia, kebijakan prodi DLP belum tuntas pembahasannya di tingkat organisasi profesi dan Konsil Kedokteran lndonesia (KKL).

"Pemaksaan program DLP rentan menimbulkan konflik horizontal antara dokter di layanan tingkat pertama," ucapnya.

Selain itu, dalam pembahasan mengenai aturan DLP, kata dia, IDI tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Karena itu, IDI meminta pemerintah untuk mengevaluasi prodi DLP dan selanjutnya melakukan pemantapan ataupun pemberdayaan bagi dokter serta peningkatan sarananya.

Massa juga berharap pemerintah pusat menunda dan mengevaluasi terlebih dahulu program pendidikan DLP. Para dokter lebih meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.

Menanggapi tuntutan IDI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Soelistyo Widyantoro mengatakan, pihaknya menerima petisi yang diajukan IDI Cabang Madiun.

"Petisi tersebut kami terima dan selanjutnya dipelajari untuk diteruskan ke Bupati Madiun. Apabila petisi penolakan disetujui, maka akan diteruskan ke pusat," imbuhnya.

Setelah puas menyalurkan aspirasinya, puluhan anggota IDI tersebut meninggalkan lokasi dengan tertib.