DEMO PONOROGO : 500 Mahasiswa Tuntut Bupati Setujui Proses Merger Akper ke Poltekkes

Demo Ponorogo, mahasiswa Akper Ponorogo berunjuk rasa di depan kantor bupati.

Madiunpos.com, PONOROGO -- Sekitar 500 mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Pemkab setempat, Jumat (27/10/2017) pagi.

Mereka menuntut Bupati Ponorogo mendukung proses merger Akper Ponorogo ke Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Malang.

Ratusan mahasiswa dan alumni Akper melakukan orasi dan menyanyikan lagu-lagu nasional di depan kantor bupati. Mereka juga membawa berbagai spanduk yang berisi berbagai tuntutan. Salah satunya: "Mengetuk hati bapak bupati dan jajarannya, izinkan Akper merger. Izinkan Ponorogo memiliki PTN kesehatan".

Para mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal yang menceritakan bupati enggan untuk menyetujui proses merger Akper Ponorogo ke Poltekkes Kemenkes Malang. Beberapa mahasiswa menggunakan topeng dalam aksi tersebut.

Koordinator aksi tersebut, Egi Mahmud Amrizal, mengatakan ada 500 mahasiswa dan alumni Akper Ponorogo mengikuti aksi unjuk rasa itu. Pihaknya menuntut Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mendukung proses merger Akper ke Poltekkes Kemenkes Malang.

Mahasiswa D3 Keperawatan itu menyampaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pemerintah daerah tidak boleh mengelola perguruan tinggi. Sehingga Akper yang selama ini dikelola Pemkab harus dimerger ke kementerian yang menaungi.

Namun, hingga kini proses merger perguruan tinggi ini masih belum menemukan titik terang. Salah satu masalahnya yaitu pemerintah kabupaten belum mau melepas aset untuk proses merger.

"Kalau tidak segera dimerger. Akper ini bisa saja dihapus. Dan bagaimana nasib mahasiswa yang selama ini mencari ilmu di sini," kata dia.

Pendidikan Kesehatan

Menurut dia, pendidikan kesehatan di Ponorogo akan semakin berkembang kalau berada di bawah kementerian. Ini bisa menjadi langkah awal untuk kemajuan pendidikan kesehatan di Ponorogo.

Egi menambahkan perwakilan mahasiswa telah bertemu dengan perwakilan Pemkab Ponorogo. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa kesepakatan  yaitu salah satunya Pemkab mendukungan proses merger.

Mengenai prosesnya seperti apa, kata dia, pihaknya menunggu usaha Pemkab dalam melakukan negosiasi dengan kementerian kesehatan. "Kami akan menindaklanjuti keputusan ini. Kami akan mengawalnya sampai pemerintah kabupaten mau melakukan merger," ujar dia.

Asisten 3 Pemkab Ponorogo, Saifur Rochman, mengatakan sebenarnya pemerintah kabupaten sudah sepakat mengenai proses merger Akper ke Poltekkes Malang. Namun, proses merger ini terkendala mengenai masalah aset lahan yang harus diserahkan.

Dia menyampaikan Akper memiliki lahan yang saat ini ditempati. Tetapi lahan tersebut dinilai kurang dan perlu ada tambahan. Lahan tambahan yang diusulkan yaitu bekas RSUD.

"Lahan bekas RSUD ini kan di luar Akper. Ini yang jadi masalah. Untuk itu, masih perlu ada pembahasan," terang dia.

Pemkab Ponorogo akan melakukan konsultasi mengenai hal itu kepada Komisi D DPR dan berkomunikasi ke Kementerian Kesehatan. "Ini masih dipikirkan. Kami akan berkonsultasi lebih dahulu," ungkap Rochman.