HARI BURUH : Inilah Strategi Polisi Atasi Sweeping Pekerja

Aksi buruh atau May Day tinggal menghitung hari. Aparat polisi telah menyiapkan langkah agar peringatan hari buruh itu tak menimbulkan gangguan keamanan dan sweeping.

Madiunpos.com, SURABAYA – Menjelang May Day atau hari buruh yang jatuh pada 1 Mei mendatang, polisi mengajak para pengusaha, HRD, dan serikat pekerja untuk berkonsolidasi. Polisi tidak ingin ada sesuatu yang bisa merusak keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama May Day.

 

"Sebenarnya ini adalah acara rutin menjelang hari buruh," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi kepada wartawan usai acara Silaturahmi Kamtibmas Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak dalam rangka Hari Buruh Internasional di Gunawan Dianjaya Steel, Jalan Margomulyo, Senin (27/4/2015).

 

Arnapi ingin agar perayaan hari buruh yang biasanya dilakukan dengan menggelar demo tidak mengganggu keamanan dan juga merugikan kinerja perusahaan.

 

Arnapi juga tidak ingin ada sweeping yang biasanya dilakukan untuk mengajak buruh lain agar bergabung guna mengikuti aksi demo. Sweeping yang dilakukan buruh, kata Arnapi, biasanya berpotensi rusuh dan mengganggu kepentingan umum.

 

"Di sini kami sepakat dan berharap bahwa tidak akan ada sweeping. Caranya, dari perusahaan harus ada perwakilan yang mengikuti demo buruh. Kami berharap para pengusaha tidak melarang itu," lanjut Arnapi.

 

Meski begitu, Arnapi tetap menyiagakan personel mobile untuk mengantisipasi sweeping yang mungkin saja bakal terjadi. Menurut Arnapi, sweeping adalah sesuatu yang tidak demokratis karena ada unsur pemaksaan.

 

"Tolong, jangan ada pemaksaan (sweeping). Kita komunikasikan dengan baik agar hal-hal tersebut tidak terjadi pada hari buruh nanti," tandas Arnapi.

 

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Wilayah Margomulyo Wayan Yudana mengatakan bahwa para pengusaha di Margomulyo setuju hari buruh jangan sampai merusak iklim ekonomi. Pengusaha juga setuju bahwa setiap perusahaan akan ada wakil untuk mengikuti demo buruh.

 

"Tetapi untuk berapa banyak yang akan mewakili, itu akan disesuaikan dengan jumlah buruh di perusahaan. Jangan sampai jumlah perwakilan yang dikirim mengikuti demo mengganggu kinerja perusahaan," ujar Wayan.