Ini Alasan Pendapa Kabupaten Madiun Dinamai Graha Ronggo Djumeno

Pendapa Kabupaten Madiun yang baru selesai dibangun diberi nama Graha Ronggo Djumeno.

Madiunpos.com, MADIUN — Bupati Madiun Muhtarom memberikan nama pendapa Kabupaten Madiun di kantor pusat pemerintahan di Mejayan dengan nama Pendapa Graha Ronggo Djumeno. Pemilihan nama itu untuk menghormati adipati pertama Madiun, Ronggo Djumeno.

Peresmian dan pemberian nama pendapa Kabupaten Madiun ini dilakukan saat istigasah dalam rangka HUT ke-449 Kabupaten Madiun di pendapa Kabupaten Madiun, Jumat (14/7/2017). Selain dihadiri bupati, kegiatan itu juga dihadiri sejumlah pejabat dan ulama serta perwakilan masyarakat.

Muhtarom mengatakan pendapa Kabupaten Madiun ini baru selesai dibangun dan belum memiliki nama. Untuk itu setelah melakukan perundingan dengan berbagai pihak akhirnya disepakati nama pendapa tersebut adalah Graha Ronggo Djumeno.

Tarom menyampaikan Ronggo Djumeno yang merupakan keturunan kerajaan Demak yang diutus Raden Patah untuk menjadi adipati pertama di Madiun. Setelah lama menjabat sebagai adipati, jabatan tersebut diserahkan kepada putrinya Retno Dumilah.

“Pemberian nama ini sudah atas persetujuan dari seluruh yang hadir dalam istigasah ini sehingga pendapa Kabupaten Madiun resmi bernama Graha Ronggo Djumeno,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Madiunpos.com, Jumat.

Mengenai perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke Mejayan, menurut Muhtarom, tidak terlepas dari inspirasi bupati sebelumnya. Dia berharap mantan Bupati Madiun yang telah wafat bisa ikhlas dengan perpindahan pusat pemerintahan ini.

Dia menceritakan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun pernah berada di Ngurawan, Kecamatan Dolopo, berpindah ke Sogaten. Dari Sogaten kemudian pindah lagi ke Kuncen, Kota Madiun. Setelah itu pindah lagi ke Pangongangan, Kota Madiun.

“Untuk saat ini, kami mengambil kebijakan untuk memindah pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kabupaten Madiun,” jelas dia.

Dia menjelaskan perpindahan pusat pemerintahan ini sesuai dengan peraturan otonomi daerah supaya bisa berkompetisi dengan daerah lain. Menurut dia, jika posisi pusat pemerintahan masih berada di wilayah Kota Madiun, wajah Kabupaten Madiun menjadi tidak jelas.

“Selain faktor otonomi daerah, juga ada faktor lain yang mengharuskan pusat pemerintahan pindah ke wilayah Kabupaten Madiun, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, dan juga dampak lainnya,” jelas Muhtarom.