JAMINAN KESEHATAN : Distribusi KIS-PBI Rawan Masalah, BPJS Madiun Bentuk Posko Pengaduan

Jaminan kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didistribusikan pemerintah rawan masalah. Kantor BPJS Kesehatan Madiun pun membentuk posko pengaduan demi mengantisipasi penyimpangan.

Madiunpos.com, MADIUN — Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Madiun memprediksi adanya masalah dan pengaduan mengenai pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk itu, Kantor BPJS Kesehatan Madiun pun membuka Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI  di sejumlah wilayah untuk menampung keluhan warga.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Madiun, Yessi Kumalasari, mengatakan posko pengaduan ini untuk menampung seluruh keluhan warga penerima Kartu Indonesia Sehat, baik soal distribusi hingga soal penggunaan kartu. “Distribusi KIS-PBI ini berpotensi menimbulkan masalah, untuk itu ketika ada masalah langsung saja bertanya ke posko pengaduan,” kata Yessi kepada wartawan di Kantor BPJS Kesehatan Madiun, Rabu (3/2/2016).

Yessi menyampaikan sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial No.168/HUK/2015 tentang Penetapan Penghapusan dan Penggantian Peserta PBI APBN KC Madiun ada 20.942 jiwa di eks-Keresidenan Madiun yang dicoret untuk mendapat KIS-PBI. Untuk itu, ketika ada warga yang sebelumnya memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), tetapi tidak mendapatkan KIS-PBI bisa meminta keterangan di posko pengaduan.

Yessi menyampaikan, untuk warga yang mengadu bisa datang langsung ke posko pengaduan yang ada di setiap wilayah. Kantor BPJS Kesehatan Madiun menyediakan posko pengaduan di:

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya
KLIK di sini untuk mengintip Kabar Sragen Terlengkap