Jatim Butuh Rp98 Miliar untuk Mengatasi Difteri

Difteri di Jatim sudah berstatus KLB.

Madiunpos.com, SURABAYA -- Total kebutuhan anggaran untuk menangani penyakit difteri di Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang sudah berstatus kejadian luar biasa (KLB) sebesar Rp98 miliar.

"Sifat pembiayaannya berbagi, yakni Pemprov Rp49 miliar dan Rp49 miliar lainnya menjadi tanggungan Pemkab/Pemkot," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo di sela rapat koordinasi di Dinas Kesehatan Jatim di Surabaya, Rabu (17/1/2018).

Dia menambahkan anggaran tersebut dialokasikan untuk pembiayaan program penanganan difteri berupa Outbreak Response Immunization (ORI) dengan 82 persen untuk operasional sesuai kebutuhan kabupaten/kota.

Sedangkan sasaran penggunaan anggaran ORI ditujukan untuk 38 kabupaten/kota di Jatim dengan target sebanyak 10.717.765 orang, yakni usia 1-19 tahun.

"Seluruh anak di Jatim usia 1-19 tahun untuk diimunisasi semuanya. Mereka yang diprioritaskan untuk diberikan vaksin imunisasi ORI," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Dia mengakui status KLB penyakit difteri di Jatim merupakan anomali karena meskipun Jatim memperoleh capaian ekonomi tinggi dan berprestasi, tapi masih terdapat permasalahan kesehatan.

Padahal, lanjut Pakde Karwo, fasilitas kesehatan yang tersebar di Jatim saat ini adalah 371 unit rumah sakit, 961 Puskesmas dari 661 kecamatan yang berarti banyak kecamatan memiliki Puskesmas lebih dari satu, serta Puskemas pembantu 2.668 unit, pondok kesehatan 3.213 unit, serta Polindes 4.711 unit.

"Saya sedih melihatnya. Ketika berbagai fasilitas kesehatan tersedia di Jatim, tapi masih ada yang membuat kaget, yaitu permasalahan penyakit difteri ini," kata Pakde Karwo.

Di Jawa Timur sendiri kasus difteri tertinggi terjadi di Sampang, Gresik, Nganjuk, Pasuruan, Surabaya, yakni kasus lebih dari 21 penderita, sedangkan daerah dengan kasus 10-20 penderita berada di Bojonegoro, Sidoarjo, Jombang, Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Lumajang, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.

Sekretaris Jenderal Kemenkes RI dr Untung Suseno Sutarjo mengatakan pada 2017 KLB difteri ini hampir terjadi di 30 provinsi dan pada awal tahun 2018 mengalami penurunan menjadi lima provinsi.

"Setelah dua kali masa inkubasi atau dua minggu tidak ada lagi kasus baru di suatu daerah maka KLB dinyatakan berhenti. Penanganan difteri yang sangat krusial adalah pencegahan melalui imunisasi di setiap daerah," katanya.