Kepala Dindik Ponorogo Akui Anak Buahnya Trauma Kasus Korupsi

Kadindik Ponorogo mengakui sejumlah pejabat di dinasnyatakut untuk mencairkan anggaran karena trauma.

Madiunpos.com, PONOROGO -- Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Tutut Erliena, mengakui ada sejumlah pejabat di Dindik yang masih trauma dengan kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan yang menyeret mantan Wakil Bupati, Yuni Widyaningsih, sebagai tersangka.

Hal ini berdampak pada ketakutan pejabat di dinas tersebut saat hendak mengeluarkan anggaran untuk suatu program. "Memang masih pada trauma. Tapi tidak semua pejabat di Dindik seperti itu," kata dia kepada Madiunpos.com seusai acara pelantikan dan pengukuhan pejabat di halaman kantor Pemkab Ponorogo, Kamis (29/12/2016).

Tutut menuturkan sejumlah pejabat yang takut untuk mengeluarkan anggaran saat ini sudah diganti. Harapannya, pejabat pengganti bisa lebih berani saat menggunakan anggaran, dengan catatan sesuai aturan yang ada. (Baca juga: Tak Berani Keluarkan Anggaran, 5 Pejabat Dindik Ponorogo Dimutasi)

Dia mengakui akibat dari ketakutan pejabat di Dindik itu, tahun ini ada dana senilai Rp2,1 miliar untuk pengadaan buku perpustakaan tidak terserap. Menurut dia, selain ketakutan itu banyaknya anggaran yang tidak terserap karena petunjuk teknis dari program tersebut juga turunnya pada akhir tahun.

"Beberapa proyek masih ada yang jalan hingga kini. Salah satu permasalahan ada silpa karena terkadang juknis program turun akhir tahun sehingga kami tidak bisa menyerap anggaran," jelas dia.

Tutut menuturkan pada 2017 anggaran DAK pendidikan Ponorogo mencapai sekitar Rp24 miliar. Anggaran itu untuk berbagai program, salah satunya yaitu rehab 70 bangunan sekolah.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, menegaskan ada lima PNS setingkat kepala bidang dan kepala seksi di Dindik yang akan dimutasi ke dinas lain. Mutasi ini karena kelima pejabat itu dianggap tidak mampu menyerap anggaran lantaran takut.

Menurut Ipong, sikap ketakutan itu membuat pemerintah tidak berjalan efektif dan membuat penyerapan anggaran minim. Atas pertimbangan itu, kelima pejabat tersebut diganti dengan PNS lain yang dinilai memiliki kapasitas dan track record yang baik dalam mengelola anggaran.