KOPERASI JATIM Minim, Waspadai Rentenir!

Koperasi Jatim tak merata, aksi rentenir membayangi wilayah ini.

Madiunpos.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur didesak menyoroti tata kelola dan pengadaan koperasi di tingkat desa guna mengatasi ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi dan membendung maraknya aktivitas rentenir di provinsi ini. Minimnya koperasi Jatim dikhawatirkan menyebabkan wilayah ini rentang kesenjangan.

Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Gantjang A. mengatakan tingkat sebaran koperasi di 8.502 wilayah administrasi setingkat desa di Jatim masih sangat rendah. Minimnya koperasi Jatim itu dikhawatirkan berdampak buruk karena koperasi berfungsi mencegah pemburukan kemiskinan.

“Di Jatim, desa atau kelurahan dengan fasilitas sekolahan, kesehatan, dan akses jalan sudah bagus. Namun, untuk pengadaan koperasi dan unit perbankan masih relatif kecil. Dikhawatirkan, aksi rentenir pun makin meningkat,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2015).

Meskipun pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Jatim adalah yang tertinggi kedua di Jawa setelah DKI Jakarta, BPS mencurigai tingkat kemakmuran masyarakat provinsi tersebut hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan kabupaten.

“Jangan sampai dengan pertumbuhan yang tinggi itu, ternyata masyarakatnya tidak semua merasakan. Supaya kebagian [kemakmuran], poin pentingnya adalah jumlah desa yang mempunyai koperasi harus terus ditingkatkan,” sambung Gantjar.

Dengan adanya koperasi, potensi desa di Jatim jadi membaik karena masyarakat kelas bawah yang ingin menyekolahkan anak, membangun rumah, dan memulai usaha tidak perlu meminjam ke rentenir. Dengan adanya akses ke koperasi, kesejahteraan dapat terkatrol.

Perbankan Juga Rendah
Berdasarkan sensus potensi desa BPS Jatim 2014, sebaran koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat hanya 1,18% dari total desa yang ada di provinsi itu. Sementara itu, koperasi unit desa hanya mencakup 7,96%, sedangkan koperasi simpan pinjam hanya 44,59%.

Adapun, akses perbankan dan pembiayaan di pedesaan Jatim juga relatif rendah. Program kredit usaha rakyat hanya menjangkau 56,67% dari total desa, sedangkan Kredit Usaha Kecil dan kredit ketahanan pangan dan energi masing-masing 32,87% dan 13,85%.

Menurut Gantjar, kemudahan akses pembiayaan akan mendorong geliat UMKM. “Sayangnya, perkembangan sebaran UMKM ini hanya sedikit mengalami peningkatan. Ini mungkin dipengaruhi kuranng meratanya program pembiayaan rakyat di pedesaan.”