KORUPSI BLITAR : Penanganan Kasus Bansos KPU Blitar Mandek

Korupsi Blitar, kasus dugaan korupsi bansos KPU Blitar yang ditangani Kejari setempat mandek.

Madiunpos.com, BLITAR -- Pengusutan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar sejak 2015 jalan di tempat.

Sempat menyatakan bakal ada tersangka, kali ini Kejaksaan Negeri Blitar tiba-tiba mengumumkan tidak ada alat bukti. "Sementara tidak ada alat bukti," kata Kasi Intel Kejari Blitar, Safii, kepada wartawan seperti dikutip dari Okezone.com, Senin (12/12/2016).

Dana bansos senilai Rp32 miliar digelontorkan untuk penyelenggaraan pilkada calon tunggal Kabupaten Blitar. Diduga terjadi mark-up dana pengadaan alat peraga kampanye. Kemudian juga pemotongan honor penyelenggara tingkat kecamatan dan desa.

Kecurigaan berawal dari tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam pemeriksaan saksi kejaksaan menyebut alat bukti semakin menguat. Namun, menyusul adanya kerugian negara senilai Rp2,7 miliar dalam Pilpres 2014, jaksa menyatakan kasus bansos KPU tidak ada bukti.

Kejaksaan juga telah menetapkan mantan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Blitar Eko Budoyo sebagai tersangka. Safii menegaskan munculnya kasus Pilpres 2014 di KPU bukan untuk menutupi kasus bansos pilkada.

"Apalagi saya masih baru sebagai Kasi Intel. Jadi, tidak ada itu menenggelamkan kasus,” ujar dia.

Safii menambahkan masih menunggu audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh. Triyanto menilai keterangan jaksa mengindikasikan adanya permainan dalam kasus ini. Karena itu, KRPK akan melaporkan kasus bansos KPU ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Diduga kasus bansos KPU telah dimainkan. Karenanya kami akan mengawal kasus ini," kata dia.