LONGSOR PONOROGO : Pastikan Bantuan Tersalur, Ombudsman Turunkan Tim ke Desa Banaran

Longsor Ponorogo, Ombudsman RI turun ke Desa Banaran pastikan dana bantuan tepat sasaran.

Madiunpos.com, PONOROGO -- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengawasi penggunaan dana bantuan pemerintah bagi seluruh korban bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Pengawasan ini untuk memastikan dana bantuan tersebut tersalur tepat sasaran kepada para korban. Pimpinan Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan kedatangan tim Ombudsman ke lokasi longsor yaitu untuk memastikan penanganan korban longsor Desa Banaran baik secara fisik maupun psikologis.

Selain itu, memantau siapa saja yang terlibat dalam penanganan bencana di Desa Banaran serta memantau penggunaan dana bantuan yang telah disalurkan. Dia menuturkan bantuan uang yang akan diterima korban senilai Rp35 juta per keluarga.

Bantuan ini dari Kementerian Sosial senilai Rp15 juta/keluarga, Pemprov Jawa Timur senilai Rp10 juta/keluarga, dan Pemkab Ponorogo senilai Rp10 juta/keluarga. Untuk keluarga yang akan mendapatkan bantuan dana senilai Rp35 juta ada 30 keluarga.

"Selain itu, setiap korban juga akan mendapatkan jaminan hidup senilai Rp900.000 per bulan dari pemerintah," jelas dia saat ditemui di rumah dinas Bupati Ponorogo, Jumat (14/4/2017) sore.

Ninik menuturkan selain itu BNPB juga akan memberikan bantuan uang senilai Rp500 juta bagi seluruh korban tanah longsor di Desa Banaran. Bantuan tersebut telah diserahkan secara simbolis kepada korban, namun untuk pencairannya masih proses.

Lebih lanjut, dalam pemantauan penggunaan dana bantuan untuk korban itu, ORI Perwakilan Jatim menerjunkan tim dari Ombudsman perwakilan Jawa Timur untuk memantau secara berkelanjutan. "Saya apresiasi untuk peran pemerintah daerah yang cukup responsif dalam menangani korban bencana tanah longsor di Desa Banaran. Selain itu, masyarakat di sekitar wilayah Ponorogo juga sangat antusias membantu para korban," jelas dia.

Salah satu yang menjadi catatan yaitu inventarisasi bantuan dari masyarakat yang belum tercatat dengan baik. Dia melihat banyak bantuan dari masyarakat berupa logistik yang bertumpuk di beberapa posko di sekitar wilayah Desa Banaran.

Seharusnya seluruh bantuan terdata dan ketika telah disalurkan juga harus terdata. "Bantuan yang telah ada harus segera disalurkan ke korban. Jangan sampai tertunda. Selain korban, orang di sekeliling korban juga harus mendapatkan bantuan. Karena ketika desa itu sudah sepi, orang di sekeliling korban yang akan menguatkan korban," terang Ninik.