MUKTAMAR NU : Kalangan Muda NU Endus Aroma Politik, Menteri Agama Terlibat?

Muktamar NU menurit kalangan muda nahdliyin kental dengan aroma politik.

Madiunpos.com, JAKARTA — Kalangan Muda Nahdlatul Ulama (NU) mengendus aroma  politik dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur. Gerakan Pemuda (GP) Ansor bahkan langsung menunjuk nama Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin sebagai biang keroknya.

Sikap kalangan muda NU itu tercermin pada aksi unjuk rasa damai yang digelar Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU) di depan Taman Kota Kebonrojo, Kabupaten Jombang, Rabu. Dalam aksi itu, kalangan muda NU menyerukan pelaksanaan Muktamar Ke-33 NU di Jombang berlangsung bersih dari intervensi partai politik dan politik uang.

"Ada kekhawatiran jangan sampai ada politik uang ataupun intervensi partai. Ada desas-desus dan kami berharap jangan sampai ada," kata koordinator aksi AMNU, Umam.

Ia mengatakan AMNU menyerap aspirasi warga nadhliyin yang paling bawah yang menginginkan NU kembali 100 persen ke Khittah 1926 dan tidak setengah-setengah sebab hal itu yang diinginkan ulama.

"Kami berharap jika dalam muktamar ini para ulama tidak tergoda dengan berbagai macam kepentingan, sebab jika hal itu terjadi justru akan merusak NU," katanya.

Muktamar Ke-33 NU di Jombang yang dijadwalkam 1-5 Agustus 2015 itu disebut kalangan muda NU dinodai politik uang senilai Rp15 juta-Rp25 juta untuk setiap suara. Uang itu berasal dari salah satu partai politik yang ingin mengendalikan NU untuk kepentingan parpol pada tingkat regional dan nasional.

Sejumlah muktamirin menolak hal itu dengan melakukan Muktamar Tandingan NU di sejumlah tempat yang dirahasiakan. "Muktamar kali ini mirip muktamar parpol, padahal kami diundang untuk Muktamar NU," kata sebuah sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Dukung Hasyim Muzadi
Eksistensi muktamar tandingan itu terakui pula dengan seruan K.H. Hasyim Muzadi kepada pendukungnya agar tidak terlibat dengan muktamar tandingan tersebut. Terlebih lagi, larang Hasyim lebih lanjut, sampai membentuk Nahdlatul Ulama tandingan.

"Jangan buat muktamar tandingan, NU tandingan. Itu akan merusak NU sehingga sulit dibenahi," kata Hasyim kepada ratusan pengurus PWNU dan PCNU yang menggelar rapat di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu. Hadir juga dalam forum itu mantan Katib Aam PBNU K.H. Malik Madani.

Ia mengingatkan bahwa NU memegang kaidah mencegah kerusakan harus didahulukan dari mengejar kebaikan. Hasyim menolak keinginan PWNU dan PCNU untuk mencalonkannya sebagai rais aam melalui forum tersebut.

Ia juga menegaskan agar forum itu tidak memilih rais aam NU. "Jangan ada pemilihan rais aam. Kalau Anda lakukan, itu membentur ulama-ulama. Saya tak mau berbenturan dengan ulama. Penyakitnya bukan ulama, tetapi kelompok yang merekayasa," kata dia.

Hasyim mempersilakan jika forum itu mengkritisi atau mengoreksi Muktamar Ke-33 NU, namun tidak boleh menjadi muktamar tandingan. "Silakan unek-unek diungkap dan dibahas di sini tapi jangan bikin muktamar apalagi NU tandingan," kata Hasyim sebelum meninggalkan ruangan rapat.

Ansor Salahkan Menag
Gerakan Pemuda (GP) Ansor menduga kisruh dalam Muktamar Ke-33 NU terkait dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia memberikan dukungan kepada salah seorang calon Ketua Umum PBNU dengan cara-cara yang dianggap kalangan muda NU tidak patut dilakukan.

"Ansor prihatin atas upaya intervensi yang dilakukan oleh pihak luar tersebut, termasuk yang dilakukan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin," kata Wakil Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dugaan intervensi itu dilakukan dengan cara dengan mengerahkan para Kakanwil Kementerian Agama. "Ada upaya mengerahkan secara sistemik dan massif dari direktur sampai kantor kabupaten. Padahal seharusnya mengayomi dan menentramkan umat," kata Yaqut.

Yaqut mengatakan, Muktamar NU adalah forum musyawarah tertinggi di organisasi yang dibentuk oleh para alim ulama berhaluan Islam ahlu sunnah wal jama'ah (Aswaja). Terkait dengan dinamika yang terjadi di Muktamar, Ansor memandang ada upaya intervensi yang dilakukan oleh pihak luar untuk mempengaruhi muktamirin.

"Ansor mencermati bahwa Menteri Agama bertindak melampaui kewenangannya dengan terkesan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat pimpinan PBNU melalui Kanwil Kemenag di beberapa provinsi," ujarnya.

Minta Evaluasi Presiden
Oleh karena itu, GP Ansor mendesak Presiden Joko Widodo segera melakukan evaluasi terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin. "Ansor berharap pihak-pihak di luar NU menghormati semua proses yang terjadi dalam Muktamar dengan tidak melakukan intervensi terhadap muktamirin," tegasnya.

Sebelumnya, Senin (3/8/2015), Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Rahmad Hidayat, mengeluarkan pernyataan terkait sistem pemilihan model ahlul halli wal aqdi (AHWA) pada Muktamar Ke-33 NU di Jombang itu. Menurutnya, sistem pemilihan oleh AHWA baik namun tidak mendidik.

”Tugas GP Ansor itu adalah mengawal dan mempersatukan ulama, bukan memecah belah ulama. Pemuda Ansor harus sadar posisi dan jangan terjebak urusan dukung mendukung, karena Ansor memiliki kewajiban menyatukan apabila terjadi perbedaan bahkan perpecahan dikalangan ulama," ujar Rahmat.