NORMALISASI BENDUNGAN : Presiden Jokowi Tugasi Jatim Jadi Lumbung Padi Indonesia

Normalisasi bendungan di Jatim diprioritaskan Presiden Jokowi demi mewujudkan swasembada pangan.

Madiunpos.com, SURABAYA — Presiden Joko Widodo mengebut program normalisasi bendungan di Jawa Timur dalam dua pekan agar luas wilayah tanam padi di provinsi tersebut bertambah dalam waktu singkat. Langkah itu ditempuh agar Jatim bisa diandalkan sebagai tulang punggung stok beras nasional.

Dalam lawatannya ke Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, akhir pekan lalu, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Gubernur Jatim Soekarwo untuk menormalisasi bendungan sehingga lahan sawah kering terairi. Dengan demikian, diharapkan produksi padi terdongkrak.

Berdasarkan laporan kegiatan resmi yang diterbitkan Setdaprov, Presiden Jokowi menilai Jatim sebagai provinsi dengan produksi padi terbaik di Tanah Air. Itu pasalnya, Jatim wajib diprioritaskan dalam misi swasembada pangan. Strateginya adalah dengan program normalisasi bendungan.

“Karena membangun bendungan baru butuh 3-4 tahun. Padahal, kita ini sedang kejar target. Jadi fokusnya sekarang mengidentifikasi di mana saja bendungan yang perlu dikeruk, diperbaiki, aliran tersiernya dibuat, sehingga airnya masuk sawah,” katanya, Sabtu (31/1/2015).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan normalisasi bendungan Budengan harus selesai hanya dalam dua pekan sejak kunjungannya, karena bendungan tersebut sangat vital perannya bagi pertanian di provinsi beribu kota Surabaya itu. “Saya minta dua pekan harus sudah selesai. Saya yakin bisa dilakukan, karena di sini TNI, Polri, dan warganya semua ikut bekerja. Ini baru yang namanya ‘kerja, kerja, kerja’,” tegasnya di sela-sela peninjauan.

Menurut data Dinas Pertanian Jatim, produksi padi provinsi tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional dengan capaian 12,3 juta ton tahun lalu, dan luas panen selebar 2,05 juta hektare. Ketersediaan beras menembus 8,5 juta ton, dengan konsumsi hanya 3,4 juta ton.

Gubernur Jatim Soekarwo memastikan normalisasi berbagai bendungan, termasuk Budengan, akan segera dirampungkan sesuai instruksi presiden. Bendungan yang dibangun pada 1971 itu mampu menyangga lahan pertanian seluar 1.593 hektare.

Bendungan itu dapat mengaliri 14 desa di 3 kecamatan, yaitu Karangjati, Pangkur, dan Kwadungan. Namun, jelas pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu, sejak 1982, belum pernah lagi dilakukan pengerukan.

“Akibatnya, terjadi penumpukan sediman atau lumpur, sehingga hanya 10 desa yang sawahnya bisa dialiri air. Setelah sedimen dikeruk, diharapkan terjadi kenaikan luas tanam 849 hektare, dan produktivitas padi juga naik.”

Pemprov Jatim memperhitungkan apabila produktivitas padi mampu mencapai 6,5 ton/hektare saja, maka akan ada tambahan gabah kering panen (GKP) sejumlah 5.518,5 ton dan kenaikan pendapatan petani senilai Rp22,07 juta.

Tambah GKG
Pada perkembangan lain, Pakde Karwo berjanji memenuhi target penambahan 2 juta ton gabah kering giling (GKG) tahun ini, setelah pada tahun lalu produksinya mencapai lebih dari 12 juta ton.

Salah satu program pendukung yang ditempuh Pemprov Jatim untuk mencapai target itu adalah menghibahkan sejumlah peralatan tani, termasuk 852 unit hand tractor dan 377 unit pompa air utuk sentra-sentra produksi beras di wilayah timur provinsi tersebut.

“Kita akan bisa mencapai negara swasembada, apabila pemerintahnya turun tangan langsung atau mengintervensi urusan pertanian, mulai dari sektor on farm-nya hingga lini off farm-nya,” tegasnya akhir pekan lalu, saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi.

Menurut presiden, masalah inti dari pertanian di Jatim adalah distribusi pupuk dan benih saat petani membutuhkan. Oleh karena itu, dia menegaskan mulai saat ini distribusi kedua kebutuhan pokok pertani itu akan dilakukan melalui penunjukan langsung, bukan lelang.

Terkait rencana tersebut, kepala negara meminta para distributor untuk berhenti mempermainkan nasib petani. “Karena selama ini pengadaannya melalui tender lelang, makanya lama. Sekarang enggak lagi. Jangan main-main dengan pupuk dan benih saat ini.”

Untuk 2015, pemerintah akan memperbaiki irigasi seluas 1,5 juta hektare. Khusus untuk Jatim, perbaikan irigasi ditarget seluas 149.000 gektare. Selain itu, pemerintah bakal mengguyur bantuan benih jagung untuk 98.000 hektare lahan dan benih kedelai untuk 70.000 hektare lahan.