Pemkab Ponorogo Anggarkan Rp1,1 Triliun untuk Tekan Angka Kemiskinan

Madiunpos.com, PONOROGO -- Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan mengalokasikan anggaran hingga Rp1,1 triliun untuk mengentaskan angka kemiskinan pada APBD 2020.

Anggaran tersebut separuh dari total proyeksi APBD 2020 yang nilainya Rp2,1 triliun. Sementara angka kemiskinan di Ponorogo pada 2018 sebesar 10,36 persen dari total penduduk 870.705 jiwa, menurut data BPS 2019.  

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, menyampaikan angka kemiskinan di Ponorogo akan terus ditekan. APBD 2020 akan dimaksimalkan untuk program yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong kesejahteraan masyarakat. 

Anggaran pengentasan kemiskinan yang nilainya Rp1,1 triliun itu akan diimplementasikan ke berbagai kegiatan salah satunya yang mendorong perekonomian masyarakat.

"Untuk program renovasi RTLH akan kita tambah yang semula hanya sekitar ratusan unit akan kita tambah sampai di angka ribuan rumah untuk kita perbaiki," kata dia dalam siaran pers Pemkab Ponorogo yang dikutip Madiunpos.com, Senin (19/8/2019). 

Selain perbaikan rumah tidak layak huni, kata Ipong, program jambanisasi juga akan ditingkatkan dua kali lipat. Pada 2019, Dinas Kesehatan Ponorogo menargetkan 4.000 jamban, pada tahun depan ditarget bisa membangun sekitar 8.000 jamban. 

Pemerintah juga akan memerhatikan nasib para petani dengan memberikan bantuan pupuk organik cair dan menjaga harga panen petani supaya stabil, bahkan meningkat. Nasib petani ini penting diperhatikan mengingat pertumbuhan ekonomi Ponorogo disumbang di sektor pertanian. 

“Ini [sektor pertanian] penting karena menurut data, pertumbuhan ekonomi kita [Ponorogo] sebagian besar disumbang sektor pertanian. Dan, di golongan petani pula paling banyak warga yang masuk kategori miskin. Jadi kalau golongan ini kita sentuh maka akan segera turun pula tingkat kemiskinan di Ponorogo ini,” jelasnya. 

Mengenai persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, pemetintah juga akan tetap memperbaikinya. Sebab jalan juga menjadi sarana yang akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan perbaikan infrastruktur itu diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan.