PENDIDIKAN MADIUN : Pemkab Madiun Sesalkan Penarikan Wewenang Penanganan SMA/SMK

Pendidikan di Madiun penuh dinamika. Wewenang dalam penanganan SMA/SMK bakal diambil Pemprov Jatim.

Madiunpos.com, MADIUN — Wakil Bupati Madiun, Iswanto, menyesalkan indikasi penarikan wewenang dalam penanganan sekolah menengan atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) oleh pemerintah yang lebih tinggi. Padahal, menurut dia penangan sepenuhnya SMA/SMK di Kabupaten Madiun oleh pemerintah setempat leih efektif.

"Kewenangan [dalam penanganan SMA/SMK] ini diserahkan ke setiap pemerintah daerah pada awal Reformasi. Namun, dalam perkembangan waktu, kami merasakan kewenangan dari daerah kembali ditarik ke atas, salah satunya pendidkkan [tingkat] menengah," kata Iswanto saat hadir di briefing Kelas Inspirasi (KI) Madiun di Aula Tekom Madiun, Sabtu (5/9/2015).

Iswanto mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan kewenangan dalam penananganan SMA/SMK kembali ditarik ke atas atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Dia memprediksi dalam dua tahun sampai tiga tahun mendatang kewenangan dalam penanganan SMA/SMK sudah sepenuhnya ditarik Pemprov Jatim.

Menurut Iswanto, pendidjkan adalah hal yang sangat fundamental dan tidak boleh untuk uji coba. "Kami tidak tahu pertimbangan apa yang mendasari Pemprov Jatim. Kami selaku pimpinan daerah kan sudah memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Aspirasi dari masyarakat langsung kami tid aklanjiti. Kebijakan ini menjadi tanda tangan besar bagi kami. Saya hanya menyampaikan unek-unek perihal dinamikan pendidikan di Madiun," jelas Iswanto.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya