PENDIDIKAN NGANJUK : Wow, Guru TK di Nganjuk Cuma Digaji Rp75.000/Bulan

Pendidikan Nganjuk memprihatinkan! Masih ada guru TK yang digaji Rp75.000/bulan.

Madiunpos.com, SURABAYA — Ketua Badan Legislasi DPR H. Sareh Wiyono menemukan guru taman kanak-kanak (TK) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang berpenghasilan Rp75.000/bulan hingga Rp150.000/bulan.

"Bantuan intensif dari pemerintah juga sangat  minim, belum lagi tidak adanya anggaran daerah untuk pengembangan pendidikan TK," katanya kepada Kantor Berita Antara di Surabaya terkait hasil kunjungan kerjabta di Dapil VIII Jatim, Jumat (13/11/2015).

Anggota Komisi II DPR/MPR itu melakukan kunjungan kerja perorangan pada 31 Oktober–9 November 2015 di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (Nganjuk, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten/Kota Mojokerto dan Jombang). Kegiatan dalam masa reses tahun sidang I 2015-2016 itu dilakukan dalam bentuk kunjungan dan dialog terbuka dengan elemen masyarakat pada 15 lokasi di Nganjuk (13 lokasi), Kabupaten Mojokerto (satu lokasi), dan Jombang (satu lokasi).

"Dalam kunjungan itu, kami mengetahui bahwa guru taman kanak-kanak sampai saat ini belum mendapatkan perhatian yang sama dengan guru-guru di level pendidikan yang lain," katanya.

Padahal, jika menilik eksistensinya, TK merupakan jenjang pendidikan bagi anak prasekolah yang sudah ada sejak puluhan tahun silam dan memiliki peranan penting dalam mendidikan karakter anak. "Seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, rata-rata penghasilan guru TK masih sangat kecil yakni berkisar Rp75.000,- sampai Rp150.000,-/bulan," katanya.

Batasan PAUD Kabur
Saat ini, pemerintah menggembar-gemborkan revitasilisasi pendidikan anak usia dini (PAUD), tetapi masyarakat masih bingung dengan batasan PAUD itu sendiri, sehingga masyarakat seringkali belum bisa membedakan antara PAUD dengan Taman Kanak-Kanak (TK). "Akhirnya, anak-anak hanya disekolahkan di PAUD dan tidak usah masuk TK, sehingga hal ini berakibat semakin berkurangnya anak didik TK yang lama-kelamaan sekolah TK ini akan gulung tikar karena tidak mendapatkan anak didik," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengetahui bahwa pemerataan akses pendidikan untuk tingkat SMA sampai sekarang belum optimal, seperti di Kecamatan Baron dan Kecamatan Sawahan (Nganjuk) yang hingga kini belum ada sekolah tingkat lanjutan atas. "Hal itu membuat anak-anak lulusan SMP/MTs di kecamatan tersebut kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, sehingga banyak anak yang putus sekolah karena jarak untuk pendidikan ke SMA/SMK cukup jauh lokasinya dari wilayah Kecamatan Baron," katanya.

Selain itu, pihaknya menilai pentingnya pembangunan bendungan untuk pengairan pertanian di Dusun Kedunglawe, Desa Tirtobinangun, Kecamatan Patihanrowo, Kabupaten Nganjuk, untuk persediaan air bagi pertanian saat kemarau. "Bendungan itu tidak hanya akan mampu untuk mencukupi kebutuhan pengairan bagi lahan pertanian, tapi juga untuk kebutuhan industri seperti jembatan penghubung antardesa serta memperlancar transportasi," katanya.

Dengan pembangunan bendungan ini, petani yang berada di wilayah desa Tirtobinangun dan sekitarnya akan mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Pembangunan bendungan ini sudah dimulai dengan dana dari swadaya masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. "Tentu, semua temuan itu akan kami bawa ke Senayan (DPR) untuk ditindaklanjuti terkait perbaikan akses pendidikan, terutama TK, serta pembangunan bendungan yang semuanya melibatkan peran pemerintah di dalamnya," katanya.