Penyelesaian Proyek JLS Jatim Jadi Prioritas Pemerintah Tahun 2019

Proyek JLS jatim segera dirampungkan.

Madiunpos.com, TULUNGAGUNG --Penyelesaian infrastruktur jalur lintas selatan (JLS) atau Pansela (pantai selatan) Jawa Timur dan selingkar wilis menjadi salah satu prioritas pembangunan jangka menengah nasional pada 2019.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas bidang UMKM dan infratruktur Bambang Ptijambodo saat menjadi pembicara dalam seminar nasional penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata wilayah Mataraman di salah satu hotel di Kabupaten Tulungagung, Sabtu (26/8/2017).

Bambang menyatakan penyelesaian infrastruktur JLS atau pansela di wilayah Mataraman mulai Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, hingga Blitar sebagai fokus pemerintah.

"Jalur selatan ini perlu mendapat perhatian, dan pemerintah pusat sudah memprioritaskan masalah ini mengingat daerah selatan (Jawa/Jatim) relatif tertinggal dibanding daerah utara sehingga perlu percepatan," kata dia.

Bambang menambahkan Kementerian PPN/Bappenas telah membuat rencana prioritas untuk membuat alur di daerah selatan ini, termasuk jalur penghubung dengan daerah tengah guna memperlancar arus perekonomian dari kawasan pesisir selatan Jatim menuju utara.

Selain telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk merealisasikan rencana pembangunan nasional itu, pemerintah membuka pintu dialog serta diskusi dengan masing-masing pemerintah daerah guna mencari skema percepatan yang ideal melalui forum musrenbangprov maupun musrenbangnas.

Namun, Bambang mengatakan, selain bersumber dari APBN pembiayaan infrastruktur juga bisa dicarikan alternatif dari daerah dengan melibatkan swasta melalui kerjasama badan usaha milik daerah (BUMD).

"Tinggal mana yang perlu dibantu oleh pusat melalui penyediaan regulasi sebagai payung hukum nanti bisa dibicarakan antara masing-masing pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian terkait, nanyi kami akan bantu di sana," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mendorong pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas untuk aktif membuat terobosan dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan selatan Jatim.

"Ini saya sedang aktif mendorong ke Kementerian PPN/Bappenas untuk presentasi di Kementerian PU, dan kementerian terkait untuk menggunakan skema pembiayaan berbasis kredit ekspor ketahanan pangan ini. Pemerintah China dan India sudah melakukan ini dan bisa, Indonesia pun seharunys juga bisa," ucap Eva Sundari.

Menurut, Eva, terobosan sistem kredit ekspor atau skema kredit ekspor berbasis perdagangan yang telah diadopsi banyak negara termasuk China dan India.

Ada beberapa keuntungan dengan skema pembiayaan dengan skema ini, karena tidak akan tercatat sebagai utang negara, katanya.

"Kedua ini murni bussines to bussines. Jadi tidak ada kebutuhan untuk jaminan dari negara terhadap instansi yang sedang membutuhkan pendanaan infrastruktur," tambah Eva.