Perda APBD 2022 Disahkan, Anggaran Belanja di Ponorogo Capai Rp2,5 Triliun

Madiunpos.com, PONOROGO -- Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun Anggaran 2022 telah disetujui. Pendapatan daerah pada 2022 direncanakan sebesar Rp2,29 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp2,5 triliun.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengatakan program dan kegiatan yang ada di dalam Raperda APBD 2022 ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Ponorogo. Berbagai program seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, dan lainnya diharapkan bisa menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dia menuturkan pendapatan dalam APBD 2022 direncakan mencapai Rp2,29 triliun. Sedangkan dari sisi belanja daerah mencapai Rp2,5 triliun. Dari rencana anggaran itu, ada defisit anggaran sekitar Rp190 miliar. Namun, defisit tersebut bisa tertutupi dengan pembiayaan daerah.

Pemkab Ponorogo juga berencana melakukan pinjaman untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman ini akan digunakan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Ponorogo.

Pria Ponorogo yang Bongkar Makam Istrinya Ternyata Mengalami Gangguan Jiwa

“PEN terus lanjut, nanti saya harus ke Jakarta untuk MoU. KAK [kerangka acuan kerja] sudah ada dan tinggal kita kerjakan. Karena MoU di 2021 akhir, maka pengerjaan ada di 2022. Nanti PEN ini akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat,” jelas dia seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Ponorogo dengan agenda pengesahan Raperda APBD 2022, Kamis (25/11/2021).

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, menyampaikan banyak kegiatan yang muncul saat pembahasan Raperda APBD 2022 di tingkat pansus. Salah satunya yakni adanya laporan dari masyarakat dan kepolisian bahwa angka kecelakaan di tingkat pelajar meningkat drastis saat pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung. Atas masalah itu, muncul usulan dari masyarakat angkutan cerdas sekolah (ACS) diberlakukan kembali.

Selain usulan itu, kata Sunarto, ada 12 usulan program lain yang muncul di pembahasan pansus. Seperti gaji PPPK yang belum dianggarkan dari pemerintah pusat, BPJS bagi perangkat desa, biaya pemilihan kepada desa, belanja jaminan kesehatan dan jaminan kerja untuk seluruh anggota BPD dan ketu RT, operasional ketua RT, BPJS pegawai non-ASN, dan membangun lima base camp untuk mahasiswa Ponorogo yang kuliah di luar kota.

Bernilai Ekonomi Tinggi, Warga Madiun Diajak Tanam Kunyit Hitam

“Terjadi penambahan anggaran secara signifikan setelah ada pembahasan di tingkat pansus. Ini menjadi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Harapannya ada perbaikan infrastruktur dan layanan sosial yang baik di APBD 2022. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal APBD 2022,” kata dia.

Selain pengesahan Raperda APBD 2022, rapat paripurna itu juga mengesahkan Propemperda. Sesuai arahan Gubernur Jawa Timur dalam konsultasi Propemperda, ada 22 usulan raperda yang akan dibahas tahun depan. Sebanyak 17 raperda merupakan usulan Pemkab Ponorogo dan lima raperda merupakan inisiatif DPRD.

Beberapa raperda yang akan dibahas tahun depan adalah Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2041, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Perubahan Atas PErda Nomor 6 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo, dan lainnya. (ADV)