PERTANIAN PONOROGO : Legislator Ponorogo Soroti Bulog Lamban Serap Gabah Petani

Pertanian Ponorogo, anggota DPRD Ponorogo menyayangkan minimnya keterserapan gabah dari Bulog.

Madiunpos.com, PONOROGO — Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyayangkan masih minimnya PT Bulog dalam melakukan penyerapan gabah hasil dari petani pada musim tanam pertama tahun ini. Hingga kini, Bulog Sub Divre 13 Ponorogo tercatat baru menyerap 6% dari total hasil panen di Ponorogo.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Ponorogo, Sunarto, mengatakan panen padi di Ponorogo sudah mencapai 12.000 hektare atau sekitar 30% dari total lahan pertanian yang sudah panen. Namun, Bulog baru melakukan penyerapan hasil panen sekitar 6%.

Dia mengatakan minimnya serapan gabah dari Bulog tersebut menjadi salah satu penyebab harga jual gabah dari petani anjlok.

“Jika serapan Bulog dari petani di Ponorogo cukup tinggi kemungkinan besar harga jual gabah kering giling perlahan ikut naik,” kata Sunarto setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di gudang milik Bulog Sub Divre 13 Ponorogo, Rabu (30/3/2016).

Sunarto menyampaikan saat ini hanya ada satu gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Ponorogo yang menjalin kerja sama dengan Bulog. Padahal, Gapoktan di Ponorogo ada sekitar 300 kelompok.

Informasi dari anggota Gapoktan, kata dia, sejumlah pengurus Gapoktan kesulitan menembus akses untuk menjual gabah ke Bulog. Selain itu, ada beberapa anggota Gapoktan telanjur sakit hati karena pernah ditolak saat mengajukan kerja sama dengan Bulog.

“Ada pula pengurus Gapoktan yang mengurungkan niat menjalin kontrak kerja sama lantaran persyaratan gabah yang Bulog terapkan terlalu sulit dan berbelit,” kata dia yang dikutip Madiunpos.com dari laman dprd-ponorogo.go.id, Jumat (1/4/2016).

Dia menuturkan harga gabah kering panen di Ponorogo saat ini seharga Rp3.200/kg, padahal idealnya seharga Rp3.900/kg. Menurut Sunarto, kondisi ini tentu membuat petani semakin resah. Padahal, petani membutuhkan biaya untuk persiapan masa tanam kedua.

Sunarto berjanji akan menyampaikan temuan dalam sidak tersebut ke berbagai pihak antara lain Bulog Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pertanian. “Pemerintah harus hadir untuk mengatasi permasalahan ini. Karena mayoritas warga Ponorogo merupakan petani,” jelas dia.