PILKADA 2015 : Danrem Madiun Ancam Tentara Tak Netral

Pilkada 2015 di Madiun Raya dijamin bebas dari keterlibatan tentara.

Madiunpos.com, PONOROGO — Komandan Korem 081/Dirotsaha Jaya, Madiun Kolonel (Inf) Hardani Lukitanta Adi menegaskan TNI netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2015 di wilayah Kabupaten Ponorogo maupun daerah-daerah lainnya yang pemungutan suaranya dijadwalkan serental 9 Desember 2015 mendatang.

"Prajurit TNI harus netral dan tidak menggunakan hak pilih dan dipilih," kata Danrem Hardani Lukitanta Adi ketika membuka program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Ponorogo, Jatim, Minggu (18/10/2015).

Ia mengakui TNI masih memiliki pengaruh kuat dalam menggalang dukungan massa. Namun, komitmen TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik praktis seperti pada zaman Orde Baru.

Hardani menegaskan tidak ada satupun jajaran aggotanya yang terlibat aksi dukung-mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2015. Menurut dia, netralitas TNI sudah dilakukan pada saat gelaran pemilu maupun pilpres sebelumnya, dan akan dilanjutkan dalam setiap momentum pemilihan umum.

"Jika ada prajurit yang tak netral, akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya," ancamnya.

Jangan Provokasi!
Lebih lanjut, Danrem Hardani Lukitanta Adi mengimbau kalangan eksternal TNI agar tidak melakukan provokasi dengan mengajak ataupun memancing keterlibatan anggotanya, baik secara personal apalagi struktural, karena membuat anggota TNI bersikap tidak netral. "TNI hanya memberikan bantuan pengamanan, tetapi tanggung jawab berada di kepolisian," ucapnya.

Ia menambahkan, berapa pun jumlah bantuan yang diminta, itu yang kami berikan. Namun, itu tetap di bawah koordinasi polisi. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab ada di polisi, bukan TNI.

Tidak Turut Campur
Dalam satu dekade terakhir, kreativitas TNI dalam pilkada relatif sepi pergerakan. Kepala daerah pun cenderung tidak melihat dukungan TNI cukup signifikan untuk mendongkrak perolehan suara.

"Bila TNI tetap bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, akan tercipta rasa aman di masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya dan akan terwujud pemilihan yang demokratis dan terkendali," jelasnya.

Wujud netralitas yang dimaksud, prajurit TNI tidak memihak dan memberikan dukungan pada salah satu calon saat pengamanan penyelenggaraan pemilihan dan tidak menggunakan hak pilih.

"TNI tidak boleh ikut campur dalam menentukan peserta pemilu, apalagi memobilisasi ormas [organisasi kemasyarakatan], apalagi menjadi anggota panwaslu/KPU maupun panitia lainnya," tegasnya terkait rencana pelaksanaan Pilkada 2015 itu.

 

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya