PILKADA BLITAR : Waduh, Pilkada di Blitar Sepi Peminat

Pilkada Blitar, Jawa Timur sepi pendaftar. Apa langkah KPU?

Madiunpos.com, KANIGORO – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blitar yang pemungutan suaranya bakal digelar 9 Desember 2015 masih belum kelihatan geregetnya. Pasalnya, hingga ditutupnya masa pendaftaran peserta, Selasa (28/7/2015), baru satu pasangan calon yang mendaftar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini berencana memperpanjang masa pendaftaran peserta Pilkada Blitar pada 1-3 Agustus 2015. "Sampai saat ini baru ada calon tunggal yang daftar, jadi kami perpanjang pendaftaran 1-3 Agustus sesuai dengan aturan KPU," kata Ketua KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah di Blitar, Rabu (29/7/2015), seperti diberitakan Detikcom.

Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2015 di Kabupaten Blitar itu adalah Wakil Bupati Blitar Rijanto dan Marhaenis. Keduanya didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

Menurut Nafifah jika selama perpanjangan masa pendaftaran tersebut masih juga sepi peminat, maka pelaksanaan Pilkada Blitar bakal ditunda hingga 2017 mendatang. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan KPU No. 12/ 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9/2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sementara itu, sejumlah partai koalisi di Kabupaten Blitar tak kunjung mendaftarkan calon yang mereka usung dalam Pilkada Blitar. Padahal, sembilan partai tersebut sebelumnya telah mendeklarasikan diri sebagai Koalisi Rakyat Blitar Berjuang. Sembilan partai itu ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kesembilan partai koalisi tersebut bahkan telah mengantongi 24 kursi dari total 50 kursi DPRD setempat.