PONPES JATIM : Wow, di Jember Ada Ponpes Fiktif, Kok Bisa?

Ponpes Jatim dikenal sangat banyak bak cendawan di musim hujan. Namun, akhir-akhir ini mulai ditemukan ponpes fiktif.

Madiunpos.com, JEMBER – Kementerian Agama Kabupaten Jember, Jawa Timur, menemukan sejumlah pondok pesantren (Ponpes) fiktif alias ponpes yang tak memiliki aktivitas belajar agama apalagi santri. Diduga ponpes fiktif tersebut berdiri sekadar untuk mencari dana bantuan dari pemerintah kabupaten setempat.

"Memang ada pesantren fiktif di Jember, namun kami tidak pernah melakukan pendataan terhadap lembaga fiktif tersebut," kata Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Jember Rosadi Badar usai melakukan rapat dengar pendapat di DPRD Jember, Rabu (1/4/2015).

Menurut dia, pihaknya melakukan verifikasi pendataan terhadap pesantren setiap tahun. Data pondok pesantren yang tercatat secara resmi di Kemenag pada 2014 sebanyak 577 pesantren.

"Berdasarkan verifikasi Kemenag tahun lalu sebanyak 577 lembaga memenuhi katagori sebagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan belajar agama Islam dan memiliki santri," tuturnya.

Ia menjelaskan jumlah pesantren di Jember setiap tahunnya berkisar 570an lembaga. Namun, jumlah tersebut bisa berkurang atau bertambah. Jumlah penambahannya, katanya, biasanya tidak terlalu signifikan.

"Tahun 2013, kami pernah menemukan sebanyak 27 pesantren fiktif yang memiliki papan nama dan stempel untuk mencairkan bantuan, sedangkan kegiatan keagamaan tidak ada sama sekali," ungkapnya.

Rosadi mengaku tidak tahu pasti alasan menjamurnya pesantren fiktif di Kabupaten Jember, namun secara umum ia menduga pesantren tersebut ada hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.

"Kemungkinan adanya dana hibah dari Pemkab Jember sebesar Rp10 juta setiap tahun untuk pesantren, sehingga ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi," paparnya.

Ia menambahkan pihaknya akan lebih ketat untuk melakukan verifikasi terhadap pondok pesantren, agar dana hibah atau bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi meminta data verifikasi pesantren tersebut disampaikan kepada Pemkab Jember, agar bantuan hibah bisa diberikan kepada yang berhak.

"Kalau ada pesantren fiktif yang menerima bantuan dari pemerintah seharusnya ditindak tegas dan diproses hukum karena hal tersebut sama saja dengan penipuan," ucap politisi PKB Jember itu.