PROGRAM KELUARGA HARAPAN : Kemensos Merancang Sistem Layanan Keliling Pencairan PKH

Program Keluarga Harapan diperuntukkan bagi warga miskin.

Madiunpos.com, TRENGGALEK -- Kementerian Sosial (Kemensos) bersama pemangku kepentingan terkait tengah merancang sistem lanjutan dengan membuat layanan keliling untuk menyalurkan bantuan sosial program keluarga harapan (PHK).

"Kami sudah rapatkan dengan para pimpinan perbankan dan Telkom. Karena kalau menggunakan motor bergerak maka harus dipastikan di situ ada sinyal internet, karena pakai kartu dan harus digesek di mesin EDC, makanya kami mengajak Telkom," kata Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa usai meninjau langsung pencairan PKH di Trenggalek dan Tulungagung, Selasa (18/4/2017).

Mensos menyebut untuk wilayah di Indonesia hanya tinggal 12% kawasan perdesaan belum tersentuh teknologi internet, sehingga kondisi tersebut akan disesuaikan dengan penerapan program yang tengah dirancang.

"Sistem nontunai ini lebih mudah, satu kartu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari penerima bantuan atau rekening bank. Jadi tinggal gesek saja, kartunya sama dengan ATM," kata dia.

Pada Selasa, Mensos menyalurkan bantuan sosial PKH nontunai sebesar Rp350 juta kepada 700 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung.

"Untuk saat ini penyaluran dengan sistem nontunai baru mencapai 50 persen, namun pada bulan Juni nanti sudah 100 persen. Jadi setiap PKM otomatis akan menjadi nasabah perbankan yang ditunjuk" kata Khofifah.

Dia menjelaskan teknis penyaluran PKH nontunai melibatkan empat bank pemerintah yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, serta BTN.

Untuk wilayah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri dan Blitar penyaluran PKH nontunai bekerja sama dengan BNI. Sementara beberapa daerah lain ada yang bekerja sama dengan BRI, BTN, ataupun Bank Mandiri.

"Seperti Madiun itu kerja sama penyaluran dengan BTN. Semua kita bagi dengan empat bank pemerintah yang mampu menyediakan agen untuk penyaluran PKH nontunai ini," tutur Khofifah.

Layanan Keuangan Digital

Mensos mengaku akan melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial tersebut melalui agen-agen di berbagai pelosok desa.

CEO BNI wilayah Malang Yessi Kurnia mengatakan pencairan PKH telah memasuki tahap ke IV untuk periode 2016-2017. Pada tahap ini rencananya akan disalurkan bansos senilai Rp300 miliar dari total 1,027 juta KPM.

Pencairan bantuan pemerintah tersebut akan menggunakan sistem layanan keuangan digital (LKD) sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Guna mendukung penyaluran tersebut pihaknya selaku partner pemerintah telah menyiapkan 1.001 outlet di pulau Jawa, 49 outlet di Bali, 11.265 ATM di wilayah Jawa-Bali.

Selain itu juga dibantu oleh 7.747 Agen46, yang meliputi Agen 46 sebanyak 5.603 termasuk calon agen rastra, RPK 391, e-Warong sebanyak 115 dan agen PKH 1.638 unit.

"Seluruh keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang cukup praktis, karena telah terintegrasi dengan ATM perbankan," katanya.

Dalam kartu tersebut, lanjut Yessi, juga terdapat fitur e-wallet yang ada dalam kartu dimanfaatkan untuk berbagai program bansos maupun subsidi dari pemerintah, mulai dari PKH, bantuan pangan, elpiji, maupun subsidi pupuk untuk para petani.

Lanjut dia, di wilayah Tulungagung, jumlah penerima manfaat yang mencairkan serentak hari ini mencapai lebih dari 300 keluarga dengan nominal Rp175 juta.

Untuk memperlancar pencairan, BNI Tulungagung telah menyiapkan 220 agen46, 38 ATM dan tiga outlet BNI.

"Sedangkan di Kabupaten Trenggalek juga sama, ada 300 KPM dengan total anggaran mencapai Rp157 juta, program tersebut didukung oleh 68 Agen46, 18 ATM dan satu outlet BNI," ujar dia.