RASKIN JATIM : Pemprov dan Bulog Jatim Tolak E-Money

Raskin Jatim dipertahankan, bahkan Pemprov maupun Bulog Jatim menolah e-Money yang digariskan pemerintah pusat.

Madiunpos.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi dan Perum Bulog (Persero) Divisi Regional Jawa Timur bersikeras mempertahankan program beras untuk warga miskin (raskin) agar jangan sampai diganti dengan uang elektronik, sebagaimana direncanakan pemerintah pusat pada 2016.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim Hadi Prasetyo menggarisbawahi keputusan gubernur bahwa raskin masih dibutuhkan masyarakat miskin di provinsi tersebut, dan tidak bisa diganti dengan voucher Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Saya sudah konsultasikan pada Gubernur Soekarwo soal rencana penghapusan program raskin ini. Prinsipnya beliau keberatan karena raskin dianggap masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur,” jelasnya, Selasa (27/1/2015).

Pemprov Jatim beranggapan substitusi dengan e-money tidak akan efektif, jika mempertimbangkan kecenderungan masyarakat di provinsi beribu kota Surabaya itu. Dia juga menilai masalah penyelewengan raskin tidak seharusnya dikaitkan dengan kebijakan ini.

“Jatim tidak mau raskin diganti uang. Kami beli raskin dengan subsidi, sehingga masyarakat bisa beli [beras] dengan harga Rp1.600/kg. Kalau diberi uang lewat kartu, maka standarnya harus jelas. Kalau yang miskin dapat e-money, itu apa bisa beli beras sendiri?”

Di sisi lain, Kepala Bulog Divre Jatim Witono menambahkan sejauh ini pihaknya masih ditugasi mengelola kebutuhan pangan pokok dalam bentuk raskin. Tahun lalu, serapan raskin di Jatim diklaim mencapai 100% dari pagu 514.344 ton.

Jatah raskin tersebut diterima oleh 2.857.469 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di 8.506 desa. Stok beras dan gabah Bulog Jatim tahun lalu mencapai 1,1 juta ton, yang mana sekitar 67,4% telah terserap dan menyisakan sisa stok 451.208 ton awal tahun ini.

“Bulog ini bukan hanya sebagai penyangga pangan dan stabilitator harga beras. Raskin juga bukan hanya soal menyerahkan beras pada keluarga miskin, tapi berdampak pada tingkat kesejahteraan petani,” tegasnya.

Stok Fisik
Berkat adanya program raskin, kata Witono, selama ini Bulog Jatim mampu menyerap beras produksi petani dalam jumlah besar dan menjaga stok fisik komoditas pangan paling sensitif di Tanah Air itu. Dampak lanjutannya, inflasi pun dapat dikendalikan.

“Mayoritas petani Jatim memproduksi beras medium. Kalau pemerintah tetap memprogramkan [raskin], akan ada banyak petani yang dilindungi dari segi harga, karena berasnya terjamin dan dibeli Bulog. Kalau Bulog tidak beli beras petani dalam jumlah besar, maka kasihan mereka.”

Sebelumnya, pakar pangan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Suyanto melaporkan 97,08% RTS-PM di Jatim berpandangan negatif terhadap wacana penggantian raskin menjadi e-money.

Menurutnya, masalah raskin yang tidak tepat sasaran bukan disebabkan oleh pelaksana program, tapi akibat basis data terpadu RTS yang tidak akurat. Untuk itu, yang perlu dibenahi adalah BDT yang dilansir oleh TNP2K hasil PPLS 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia berkata sebelum menggulirkan program e-money sebagai pengganti raskin, pemerintah melalui kementerian terkait perlu melakukan kajian mendalam terkait dampaknya terhadap potensi peningkatan kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, dan kesejahteraan petani.

“Jika pemerintah ngotot menggantikan raskin dengan e-money, maka dapat dicoba pilot project di daerah-daerah sekitar gudang Bulog agar mudah menukar voucher e-money dengan beras. Lalu, harus ada perbaikan gradual di segala lini,” jelas Suyanto.

Salah satu saran yang dianjurkan adalah mengembangkan SIM-Raskin berbasis internet, yang dijalankan secara terintegrasi mulai dari pusat hingga Sub-Divre Bulog. “Tujuannya untuk meningkatkan kinerja yang ujungnya dapat meningkatkan efektivitas program.”

Total subsidi raskin yang disediakan pemerintah untuk tahun ini mencapai Rp18,93 triliun. Pemerintah menjamin program raskin masih akan dijalankan pada 2015, meski dalam 3 bulan pertama pelaksanaannya akan dievaluasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).