Rencana Anak Wali Kota Risma Maju di Pilkada Surabaya Disorot, Pakar: Langgengkan Politik Dinasti

Madiunpos.com, SURABAYA -- Isu Pilkada Surabaya 2020 berangsur-angsur menghangat setelah kemunculan seorang pemuda bernama Fuad Bernardi. Putra sulung Wali Kota Surabaya, Tri Rismharini, ini tiba-tiba menyatakan siap maju di Pilkada Surabaya 2020 jika mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Posisi yang diincar Fuad adalah calon wakil wali kota.

"Jadi kalau secara pendaftaran, memang kalau di PDIP tidak mendaftar begitu. Cuma memang nantinya, kalau di PDIP kalau saya direkom, karena saya menjadi kader partai harus siap jika memang diamanahi oleh DPP menjadi salah satu calon di Pilwali Surabaya," kata Fuad kepada wartawan di Surabaya, Jumat (14/8/2020), seperti dilansir detik.com.

Fuad mengaku sudah memiliki modal. Salah satunya basis massa dari kaum milenial yang dibangun selama 10 tahun ini, selama Risma menjabat sebagai wali kota Surabaya dua periode.

Wacana majunya Fuad mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Pakar Psikologi Politik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Andik Matulessy, menilai jika hal itu terjadi, maka politik dinasti akan mewarnai Pilkada Surabaya 2020. Dia juga mengaku tidak setuju degan politik dinasti.

22 ASN Covid-19 dan 4 di Antaranya Meninggal , Pemkot Batu Rumahkan Pegawai

"Saya termasuk yang menolak politik dinasti dalam pilkada. Karena banyak yang mengandalkan nama dinastinya daripada kompetensi sebagai pemimpin," tegas Andik, Jumat (14/8/2020), seperti dikutip dari detik.com.

Belum Cukup Pengalaman

Menurut Andik, meskipun mengaku siap maju sebagai kader partai, namun anak Wali Kota Risma dinilai belum punya cukup jejak politik. Apalagi dia juga tidak mendaftar saat penjaringan calon sebelumnya.

"Semua pasti merasa siap untuk menjadi wali kota atau wakil, apalagi ada dukungan dari petahana. Namun demikian, secara riil konstelasi politik tidak memungkinkan tokoh tanpa jejak politik akan didukung oleh parpol," jelas Andik.

"Calon pemimpin harus memiliki jejak politik atau jejak karier yg memadai. Karena memimpin sebuah daerah tentu membutuhkan kompetensi, komunikasi, negosiasi, political power dan berbagai kekuatan penting lainnya," imbuhnya.

Anggota PSHT Situbondo yang Ditangkap Tembus 100, 56 Jadi Tersangka

Andik mengakui setiap orang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih saat Pilkada Serentak 2020. Menurutnya calon seorang pemimpin harus mempunyai jejak dan pengalaman yang nantinya bisa menjadi landasan yang kuat dalam memimpin.

"Namun demikian kecerdasan dalam memilih pemimpin yang memiliki track record dan pengalaman yang memadai harus bisa menjadi alasan kuat," tukasnya.

"Saya tidak berbicara tentang usia, tapi pengalaman dalam mengelola organisasi besar yang penuh problem yang tidak mudah diselesaikan," lanjut alumnus Fakultas Psikologi UGM itu.

Dikatakan Andik, bisa saja politik dinasti di Pilkada Surabaya 2020 digunakan sebagai kendaraan pencalonan. Namun dia ragu calon tersebut akan bebas dari campur tangan keluarganya untuk meraih kemenangan dalam pemilihan. "Kalaupun ada yang menggunakan dinasti sebagai kendaraan politik sebaiknya tidak ada dependensi atau ketergantungan pada dukungan power dari keluarganya. Tapi realitanya apakah mungkin?," tuturnya.

"Kekuasaan itu seperti minum air laut, semakin lama semakin haus," pungkas Andik.