RUMAH BERSUBSIDI : Fasilitas Subsidi Mestinya Merata di Seluruh Daerah

Rumah bersubsidi didominasi Jawa Barat. Mengapa?

Madiunpos.com, SURABAYA – Kalangan pengembang meminta subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dilakukan secara merata ke seluruh daerah. Pernyataan itu dikemukakan menyusul sudah mulai adanya titik terang masalah pembiayaan kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan permintaan bunga KPR 5% dan uang muka 1% khusus bagi MBR sudah dikabulkan oleh pemerintah dan perbankan. Namun, kemudahan tersebut perlu realisasi, yakni pemberian kredit yang tidak terlalu ketat agar tidak menghambat program membangun sejuta rumah.

“Masalah pembiayaan ini sudah ada titik terang, bunga dari BTN sudah berjalan tapi harus berjalan sampai ke seluruh daerah dan semua bank. Ini yang diharapkan  bisa segera realisasi karena belum semua daerah dapat kemudahan ini,” katanya di sela-sela Pembukaan Rakerda REI Jatim, di Surabaya, Kamis (4/6/2015).

Eddy mengatakan untuk mendorong semangat masyarakat agar memiliki rumah serta semangat investor dalam membangun rumah, perlu ada kemudahan perizinan dari pemda, misalnya seperti pembebasan biaya izin mendirikan bangunan (IMB). “Biaya IMB untuk MBR ini angkanya enggak gede, tapi kalau dibebaskan semangat investor untuk membangun juga tumbuh, masyarakat  juga semangat,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjut Eddy, mewujudkan pembangunan rumah bagi MBR hingga saat ini masih terkendala infrastruktur yang tidak merata sehingga menyebabkan keterbatasan lahan dan harganya menjadi mahal.

Jawa Barat Terbanyak
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus, mengatakan sejak adanya aturan pemberian FLPP dengan bunga 5% tersebut, geliat MBR membeli rumah cukup terlihat.

Dia memaparkan, berdasarkan data Bank Tabungan Negara (BTN), realisasi penyaluran kredit KPR bagi MBR pada Januari-Mei 2015 sudah mencapai 40.000 unit RST dengan nilai Rp2,9 triliun. Hingga kini, masih ada sekitar 10.000 unit rumah yang tengah diajukan oleh pembeli, dan sampai akhir tahun diperkirakan penyaluran kredit MBR dari BTN akan mencapai 300.000 unit rumah atau naik dibanding pencapaian tahun-tahun sebelumnya yang rerata 80.000 unit/tahun.

“Data tersebut masih dari BTN, belum lagi dari bank lain. Ini menandakan KPR FLPP berjalan dengan baik. Saya perkirakan akhir semester II ini akan melonjak naik, karena kalau dihitung suku bunga 5% itu sudah mensubsidi masyarakat selama 20 tahun, yakni sekitar Rp60 juta,” katanya.

Adapun kontribusi penyerapan subsidi rumah MBR terbanyak masih berada di Jawa Barat, yakni 39%, Banten 10% dan Jawa Timur 7%, sisanya tersebar di seluruh wilayah.

Maurin menambahkan, syarat KPR FLPP tersebut di antaranya seperti penghasilan MBR adalah maksimal Rp4 juta/bulan untuk rumah tapak dan Rp7 juta/bulan untuk rumah vertikal. Rumah yang dibeli merupakan rumah pertama.