SENSUS EKONOMI 2016 : Libur Panjang Dikhawatirkan Hambat Pencacahan SE 2016

Sensus Ekonomi 2016 dilaksanakan selama Mei 2016.

Madiunpos.com, TULUNGAGUNG - Libur panjang akhir pekan ini diperkirakan mengganggu capaian target pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Hal itu karena warga biasa memanfaatkan hari libur unutuk bepergian ke luar kota.

"Sedikit-banyak tentu memengaruhi meski tidak sampai mengganggu target sensus ekonomi secara umum," kata petugas pencacah lapangan di Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Heru Santosa, di sela-sela kegiatan pencacahan, Selasa (3/5/2016).

Untuk diketahui, pekan ini terdapat dua tanggal merah yang bertepatan dengan Kenaikan Isa Al Masih pada Kamis (5/5/2016) dan peringatan Israk Mikraj Nabi SAW pada Jumat (6/5/2016), kemudian disambung libur akhir pekan.

Heru memprediksi banyak warga yang memilih berlibur di luar kota ataupun sekadar bepergian mulai Kamis hingga Minggu (8/5/2016). Akibatnya, kata dia, petugas pencacah SE harus menunggu sampai pascalibur panjang atau hari kerja dimulai pada Senin (9/5/2016).

"Untuk petugas pencacah lapangan atau PCL seperti saya ini ditarget selesai 20 Mei dan hasilnya diserahkan pengawas lapangan atau koordinator pencacah [PML] tingkat desa/kelurahan untuk dievalusi hingga 25 Mei," ujar dia.

Jika ditemukan data sensus yang meragukan atau kurang lengkap/detail, lanjut dia, pengawas akan mengembalikan ke PCL untuk diverifikasi ulang dan dikembalikan lagi ke PML untuk direkapitulasi.

"Hasilnya selanjutnya diserahkan ke Konseka atau koordinator pencacah tingkat kecamatan dan diteruskan ke koordinator tingkat kabupaten, maksimal 31 Mei 2016," tutur dia.

Kepala Badan Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, Satya Hari Soedibjo, mengaku optimistis target pencacahan dalam rangka sensus ekonomi 2016 bisa tercapai sesuai target pada 31 Mei 2016.

"Ada sebanyak 1.435 petugas lapangan dalam Sensus Ekonomi 2016 yang tersebar di 270 desa 19 kecamatan. Semuanya siap dan berkomitmen dalam kegiatan ini sesuai jadwal," kata Satya.

Ia memastikan kegiatan pencacahan mendapat supervisi secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

"Tidak semua wilayah mendapat porsi jumlah petugas [pencacah] yang sama. Disesuaikan dengan potensi ekonominya," ujar dia.

Satya menjelaskan sekalipun dilakukan dengan metodologi kuantitatif dengan mengambil sampel keseluruhan kegiatan ekonomi masyarakat, hasil sensus masih dimungkinkan ada potensi ketidakakurasian dengan rasio toleransi sekitar satu persen.