1 TAHUN JOKOWI-JK : Wakil Mahasiswa Jatim Demo di Grahadi

1 Tahun Jokowi-JK mendorong mahasiswa perguruan tinggi-perguruan tinggi terkemuka di Jatim mengirimkan wakil untuk berdemonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi.

Madiunpos.com, SURABAYA — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Koordinator Jawa Timur mengelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Kamis (22/10/2015). Mahasiswa perguruan tinggi-perguruan tinggi terkemuka di Jatim itu menyuarakan evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hadir beraksi dalam demonstrasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Koordinator Jawa Timur itu perwakilan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Brawijaya dan sejumlah perguruan tinggi terkemuka lain di Jatim.

Selain merentang poster dan spanduk bertuliskan kritikan atas pemerintahan Jokowi selama satu tahun, mereka juga membawa masker sebagai protes tidak kunjung selesainya persoalan asap yang melanda di Sumatra dan Kalimantan dalam sebulan terakhir ini.

Koordinator BEM SI se-Jatim, Reza Adipratama, mengatakan bahwa aksi 1 Tahun Jokowi-JK itu merupakan permulaan saja karena pada 28 Oktober mendatang akan ada demonstrasi besar-besaran di Surabaya. "Intinya aksi ini mengevaluasi kinerja Pemerintahan Jokowi yang sampai satu tahu ini belum tercapai," kata mahasiswa Universitas Brawijaya Malang ini.

Oleh karenanya, lanjut dia, mahasiswa tidak bisa tinggal diam diri melihat negeri ini terkapar dengan banyaknya problematika yang terus melanda. "Maka kami, mahasiswa se-Jatim menginisiasi aksi perjuangan dengan mengangkat permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan dan menuntut dengan tegas agar pemerintah bekerja serius," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam aksi 1 Tahun Jokowi-JK tersebut para mahasiswa demonstran menuntut adanya peningkatakn pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurunkan harga bahan pokok, menasionalisasi aset-aset strategis yang dimiliki Indonesia, melindungi rakyat kecil dan pelanggaran HAM. Selain itu, lanjut dia, memberikan sanksi seadil-adilnya kepada oelaku pembakaran hutan dan menurunkan angka penagguran di Indonesia.

”Terakhir, kami meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan asap di Kalimantan dan Sumatra," ujarnya.