Anggap Pemerintah Tak Serius Tangani Banjir, Warga dan Mahasiswa Segel Pemkab Lamongan

Madiunpos.com, LAMONGAN - Ratusan warga Bengawan Njero dan mahasiswa Lamongan, Jawa Timur, mendatangi Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan. Mereka mempertanyakan keseriusan Pemkab Lamongan dalam menangani banjir.

Selain berorasi, perwakilan massa juga menyegel pintu masuk Kantor Pemkab Lamongan. Dalam orasinya, massa menilai pemerintah sangat lambat dalam menangani banjir yang merendam enam kecamatan di Lamongan itu. Banjir juga menjadi langganan setiap tahun.

"Kami mempertanyakan keseriusan Pemkab Lamongan dalam menangani banjir, karena pompa pembuangan baru diaktifkan ketika ada protes warga, pembersihan eceng gondok juga baru dilakukan ketika sudah banjir," kata korlap aksi, Yoyok, saat orasi di depan Kantor DPRD Lamongan, Rabu (13/1/2021).

Siklus Haid Tidak Lancar, Coba Konsumsi 5 Makanan Ini

Yoyok juga menyebut Pemkab Lamongan dinilai gagal memfungsikan sungai, waduk, embung, dan rawa sebagai tempat penampungan air. Akibatnya, sungai, waduk, embung, dan rawa, mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi.

"Akibatnya bencana banjir tidak dapat dihindari. Pemkab Lamongan juga gagal dalam pemetaan upaya mitigasi daerah rawan bencana banjir dan penanganannya," tandasnya.

Di Kantor DPRD Lamongan, massa diterima oleh ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur, anggota DPRD Lamongan Anshori, dan PLT Kepala Dinas PU Pengairan Lamongan. Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur, meminta warga tidak menyalahkan siapa pun atas banjir yang terjadi karena pemerintah telah berupaya mencari solusi agar banjir segera surut.

6 Fakta Tentang Cacar air yang Perlu Diketahui

Tak Ditemui Bupati

"Ini bencana, jangan salahkan siapa pun. Kita semua tahu debit air ini sangat tinggi, ini bukan dibuat-buat, datangnya air di wilayah utara ini tidak dibuat-buat, ini memang rezeki dari Allah, kita syukuri. Pemerintah telah menerjunkan petugas dan melakukan penanggulangan," kata Ghofur di hadapan massa.

Ghofur bersama anggota DPRD Lamongan yang menemui massa kemudian menandatangani pakta integritas sebagai bukti DPRD menyetujui tuntutan pendemo. Setelah tuntutan disetujui, pendemo melanjutkan aksinya di depan Kantor Pemkab Lamongan untuk menemui Bupati Lamongan.

Sayang, orang nomor satu di Pemkab Lamongan tersebut tak kunjung menemui pendemo. Massa hanya ditemui oleh Asisten 1 Pemkab Lamongan, M. Nalikan, namun ditolak oleh pengunjukrasa. Kecewa karena tidak ditemui Bupati, massa kemudian memasang spanduk besar bertuliskan "Kantor ini Disegel oleh Rakyat yang Terendam Banjir" di pintu gerbang Kantor Pemkab Lamongan.

Waduh! Tingkat Kematian Covid-19 di Blitar Lampaui Nasional

Dalam aksinya, warga dan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang terbagi dalam tuntutan jangka pendek dan tuntutan jangka panjang untuk penanganan banjir. Tuntutan jangka pendek, pemerintah diminta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk materiil dan non materil.

"Kemudian normalisasi jangka pendek dalam bentuk pembersihan sungai dari sampah dan eceng gondok, optimalisasi pompa dan pintu air, ganti rugi petambak dalam bentuk asuransi serta dibuatnya posko penanggulangan banjir di daerah terdampak," tegas Yoyok.

Tuntutan jangka panjang, massa menuntut peninggian bahu jalan baik jalan dalam naungan Pemkab Lamongan maupun Pemprov Jawa Timur.

Covid-19 Gejala Ringan, Begini Tips Tetap Aman Isolasi Mandiri di Rumah

"Kemudian optimalisasi sistem operasi dan pemeliharaan waduk, rawa, embung dan sungai, realisasi satgas banjir yang sudah dibentuk serta memfungsikan tempat pembuangan sementara [TPS] dan tempat pembungan akhir [TPA] secara masif," jelasnya.

Seusai menyegel Kantor DPRD Lamongan dan melakukan orasi di depan Kantor Pemkab Lamongan, massa kemudian membubarkan diri.