APBD 2015 : Penyerapan APBD Jatim Capai 94,79%, Jokowi Titip Kabupaten-Kota ke Karwo

APBD 2015 Jatim telah mencapai 94,79% dari pagu belanja daerah Rp23,72 triliun.

Madiunpos.com, SURABAYA — Presiden Joko Widodo meminta Pemprov Jatim membantu kabupaten/kota di wilayah setempat menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 agar ekonomi daerah terpacu.

Siaran pers Biro Humas Pemprov Jatim menyebutkan permintaan itu disampaikan Kepala Negara di tengah teleconference dengan Gubernur Jatim Soekarwo, Jumat (8/1/2016). Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi karena penyerapan anggaran Pemprov Jatim telah mencapai 94,79% dari pagu belanja daerah Rp23,72 triliun dalam APBD 2015.

“Tolong kabupaten/kota di Jatim juga dikawal dan didampingi agar serapan anggarannya bisa sama atau di atas Provinsi Jatim karena tahun ini membutuhkan percepatan agar uang yang beredar semakin banyak di daerah," ujar Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Biro Humas Pemprov Jatim.

Menanggapi permintaan itu, Pakde Karwo—sapaan akrab Soekarwo—mengatakan Pemprov Jatim setiap tanggal 10 mengontrol realisasi anggaran, mencakup penerimaan dan belanja.

Minta Bantuan Pusat
Pakde Karwo sempat pula melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa 194 dari 913 bendungan di Jatim perlu dibenahi. Pembangunan jalan lintas selatan juga telah mencakup 553 km dari 673 km yang akan dikerjakan.

"Mohon bantuan untuk pembiayaan pembelian tanah sehingga pembangunan jalan tersebut bisa dilanjutkan,” ungkapnya.

Adapun rumah tidak layak huni di Jatim mencapai 234.000 unit, tetapi yang sudah diperbaiki Pemprov Jatim baru 101.000 unit. Soekarwo berharap sisanya dibangun bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan PR).

Proyek Rp8,8 Triliun
Selain dengan Pemprov Jatim, teleconference juga dilakukan Presiden Jokowi dengan Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Sumatra Utara, dan Pemprov Papua. Dalam teleconference itu, kelima provinsi menandatangani kontrak kegiatan Kementerian PU dan PR senilai total Rp8,8 triliun.

Kontrak akan ditambah akhir Januari sebanyak 1.026 paket dengan nilai Rp25 triliun. Paket kontrak yang ditandatangani di Balai Besar Kementerian PU Surabaya untuk Provinsi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sebanyak 138 kontrak senilai Rp2,05 triliun.

Untuk Kontraktor Lokal
Sebanyak 17 paket dari proyek-proyek yang ditandatangani hari itu nilainya di atas Rp50 miliar, sementara itu yang nilainya di bawah Rp50 miliar sebanyak 121 paket. “Dengan ditandatangani kontrak kegiatan hari ini, diharapkan penyerapan akhir Januari mencapai 5%-6%. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya, 5%-6% diserap pada Mei atau Juni,” ujar Jokowi.

Presiden meminta kontraktor proyek menyerap banyak tenaga kerja tanpa melupakan teknologi dan alat berat. Dia juga mewanti-wanti agar pelaksanaan paket kontrak kerja menggunakan kontraktor lokal.