APK Terpasang di Acara Bersih Desa, Lurah Nambangan Lor Madiun Dipanggil Bawaslu

<p><a href="http://madiun.solopos.com/read/20180926/516/942079/5-pengedar-narkoba-antarprovinsi-dibekuk-di-terminal-madiun" title="5 Pengedar Narkoba Antarprovinsi Dibekuk di Terminal Madiun"></a></p><p><a href="http://madiun.solopos.com/read/20180926/516/942173/belum-ada-kepada-daerah-di-jatim-ajukan-cuti-kampanye" title="Belum Ada Kepada Daerah di Jatim Ajukan Cuti Kampanye"></a></p><p><strong>Madiunpos.com, MADIUN</strong> -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun memanggil Jemakir, Lurah Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kamis (27/9/2018) siang. Jemakir dimintai keterangan soal adanya alat peraga kampanye (APK) terpasang di acara bersih desa desa setempat dan netralitas PNS dalam Pemilu 2019.</p><p>Di acara bersih desa di Kelurahan Nambangan Lor, ada beberapa APK dari calon anggota legislatif Kota Madiun yang terpasang. Padahal, kegiatan tahunan itu menggunakan APBD Kota Madiun.</p><p>Komisioner Bawaslu Kota Madiun, Yakobus Wasit Supodo, mengatakan pihaknya memanggil Kepala Kelurahan Nambangan Lor karena kegiatan bersih desa yang menggunakan APBD ada indikasi ditumpangi <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180926/516/942079/5-pengedar-narkoba-antarprovinsi-dibekuk-di-terminal-madiun" title="5 Pengedar Narkoba Antarprovinsi Dibekuk di Terminal Madiun">kepentingan politik</a>.</p><p>Indikasi itu terlihat dari pemasangan sejumlah alat peraga kampanye yang terdapat foto dan permintaan dukungan untuk salah satu caleg.</p><p>Padahal sesuai aturan, APK tidak boleh ada dalam kegiatan yang digelar atau difasilitasi menggunakan anggaran APBD. Selain itu, lurah tersebut dipanggil karena ada dugaan pelanggaran netralitas PNS karena memberikan ruang kepada salah satu caleg dalam kegiatan itu.</p><p>"Kami mendapatkan laporan dan temuan di acara bersih desa ada beberapa spanduk dan baliho caleg yang terpasang di acara itu. Kami minta klarifikasi mengenai temuan itu," ujar dia kepada wartawan.</p><p>Untuk permasalahan APK di acara Bersih Desa, Bawaslu meminta spanduk maupun baliho yang sudah terpasang itu untuk diturunkan atau foto caleg dan <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180926/516/942173/belum-ada-kepada-daerah-di-jatim-ajukan-cuti-kampanye" title="Belum Ada Kepada Daerah di Jatim Ajukan Cuti Kampanye">permintaan dukungan</a> ditutup kain.</p><p>Sedangkan untuk dugaan pelanggaran netralitas PNS, Bawaslu akan mengirimkan rekomendasi kepada Pemkot Madiun.</p><p>Lurah Nambangan Lor, Jemakir, seusai diperiksa Bawaslu menyampaikan kegiatan Bersih Desa memang dibantu anggaran APBD. Untuk spanduk dan baliho caleg yang terpasang di acara yang puncaknya akan digelar Jumat dan Minggu besok itu memang atas izin panitia.</p><p>Dia menuturkan spanduk tersebut merupakan untuk publikasi kegiatan karena dari panitia sendiri tidak memiliki anggaran khusus untuk publikasi.</p><p>"Jadi itu kayak sponsor. Spanduk itu dibuat caleg sendiri. Karena kami tidak memiliki dana khusus publikasi, kami menggandeng caleg untuk membuat promosi berupa spanduk," ujar dia.</p><p>Menurut dia, ada <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180924/516/941570/ribuan-pesilat-pshw-khidmat-ikuti-suran-agung-di-madiun-" title="Ribuan Pesilat PSHW Khidmat Ikuti Suran Agung di Madiun">perbedaan persepsi</a>&nbsp;dari panitia acara dengan Bawaslu. Tujuan panitia memasang spanduk bergambar caleg itu karena untuk tujuan publikasi acara.</p><p>"Spanduk bergambar caleg ini juga dipasang hanya saat acara berlangsung saja. Setelah acara selesai spanduk akan diturunkan," ujar dia.&nbsp;</p><p><strong>Silakan&nbsp;</strong><a href="http://madiun.solopos.com/"><strong>KLIK</strong></a><strong>&nbsp;dan&nbsp;</strong><a href="https://www.facebook.com/madiunpos/"><strong>LIKE</strong></a><strong>&nbsp;untuk lebih banyak berita Madiun Raya</strong></p>