DANA DESA : Batu Tolak Dana Desa, Bukan Karena Khawatir Jerat Hukum?

Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat pimpinan Presiden Joko Widodo ditolak Kota Batu. Mengapa?

Madiunpos.com, MALANG — Pemkot Batu, Jawa Timur (Jatim) menolak kucuran dana desa dari pemerintah pusat dengan pertimbangan ingin menjaga kemandirian daerah.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengatakan APBD setempat sudah cukup besar untuk pembangunan di desa. Setiap desa dialokasikan dana antara Rp600 juta-Rp700 juta.

“Sasaran pembangunan yang didanai APBD Kota Batu juga sebagian besar justru ditujukan untuk pembangunan di desa,” ujarnya di Malang, Selasa (3/11/2015).

Pemberdayaan Desa
Dia menegaskan pembangunan desa yang bersumber dari dana APBD Kota Batu juga bermanfaat untuk memberdayakan masyarakat setempat. Karena itulah, jika ada tambahan dana desa dari pemerintah pusat, maka sasaran pembangunan menjadi tidak fokus.

Menurut dia, penolakan atas kucuran dana desa itu sudah dikomunikasikan dengan kepala-kepala desa. Begitu juga dengan DPRD setempat.

Intinya, baik kepala desa maupun anggota DPRD Kota Batu tidak keberatan atas kebijakannya lebih mengandalkan APBD Kabupaten Batu. “Dana yang siap dikembalikan karena terlanjur dikucurkan sebesar Rp5,3 miliar,” ujarnya.

Jerat Hukum
Dia menolak jika disebut kebijakan penolakan dana desa karena khawatir aparatnya terkena masalah hukum karena salah dalam mengelolanya. Kebijakan tersebut murni bertujuan untuk menjaga kemandirian daerah.

Masalah tersebut telah dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Hasilnya, Menkeu tidak keberatan dengan Pemkot Batu.

Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, akan membuat peraturan kekhususan bagi Pemkot Batu karena menolak dana desa, karena lebih nyaman mengandalkan APBD Kabupaten Batu.