Di Balik Penulisan Sejarah Madiun yang Menghabiskan Dana Rp730 Juta

Pemkab Madiun menggelontorkan anggaran untuk pembuatan buku sejarah Madiun senilai Rp730 juta.

Madiunpos.com, MADIUN -- Butuh waktu sekitar satu tahun untuk menyelesaikan penulisan buku sejarah Madiun Sejarah Politik & Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI. Anggaran yang dibutuhkan pun tak sedikit, sekitar Rp730 juta.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, B. Eko Yunianto, mengatakan buku tentang sejarah Madiun ini ditulis peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Peneliti yang terdiri atas lima orang tersebut membutuhkan waktu sekitar satu tahun pengumpulan data hingga penerbitan buku. (Baca: Buku Sejarah Madiun Karya Peneliti UGM Telah Terbit)

"Anggaran yang disediakan pada 2016 senilai Rp250 juta dan 2017 senilai Rp480 juta. Totalnya Rp730 juta," jelas dia kepada wartawan seusai bedah duku sejarah Madiun di Pendapa Kabupaten Madiun di Mejayan, Selasa (14/11/2017).

Eko menuturkan anggaran tersebut paling besar digunakan untuk pengambilan dokumen dan data di Belanda. Menurut dia, dokumen dan data mengenai Madiun banyak yang terdapat di Belanda sehingga diperlukan pencarian data di sana.

Selain itu juga pengambilan data di beberapa lokasi di Indonesia. "Pengambilan data ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak bisa satu dua hari. Apalagi pengambilan data di Belanda," jelas dia. (Baca: Tim UGM Lacak Sejarah Madiun sampai ke Belanda)

Edisi pertama buku tersebut hanya dicetak 230 eksemplar. Buku tersebut didistribusikan ke komunitas dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Madiun.

Eko mengaku tidak menyangka penerbitan buku ini telah menarik minat berbagai kalangan dari luar Madiun. Ke depan dia mengatakan bisa saja buku ini dijual secara komersial dan diterbitkan secara massal.

Bupati Madiun Muhtarom menyampaikan motivasi pembuatan buku sejarah Madiun ini supaya masyarakat tahu sejarah dan perkembangan Madiun dari masa ke masa. Dia menganggap penulisan buku sejarah Madiun yang sebelumnya tidak memiliki referensi yang lengkap.

Dia khawatir kalau terus dibiarkan masyarakat akan beranggapan penulisan buku sejarah itu sebagai pembohongan publik. "Ini tidak boleh terjadi, Madiun ini kabupaten tua. Jangan sampai dicemari penulisan sejarah yang tidak jelas," jelas Muhtarom.