<p><strong>Madiunpos.com, TULUNGAGUNG</strong> -- Distribusi seragam sekolah gratis bagi pelajar di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tak kunjung terealisasikan padahal tahun ajaran 2018-2019 telah berlangsung sejak pertengahan Juli lalu.</p><p>DPRD Tulungagung mengkriti keras keterlambatan program yang telah dijalankan dua tahun terakhir di era kepemimpinan Bupati Syahri Mulyo periode pertama tersebut.</p><p>"Tahun ini program seragam sekolah gratis tidak berjalan efektif. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan belum konsisten menjalankan amanat yang sebenarnya sudah teranggarkan dalam APBD 2018," kata anggota Fraksi Hanura DPRD Tulungagung, Subani, di Tulungagung, Rabu (3/10/2018).</p><p>Dia menegaskan seharusnya seragam untuk seluruh siswa SD/MI maupun SMP/MTS di seluruh Tulungagung itu telah terdistribusikan sejak awal tahun ajaran baru. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan program tersebut <a href="http://madiun.solopos.com/read/20181003/516/943290/turis-asing-ke-jatim-bertambah-tapi-okupansi-hotel-merosot" title="Turis Asing ke Jatim Bertambah Tapi Okupansi Hotel Merosot">tak kunjung terealisasi</a>.</p><p>Padahal tahun ajaran baru semester pertama hampir berakhir. "Bulan depan sudah mau ujian semester, seragam sekolah belum dibagikan juga. Parah," kata Subani.</p><p>Keterlambatan itu menurut Subani merugikan. Pasalnya, wali murid yang seharusnya sudah tidak memikirkan beban biaya seragam sekolah siswa/anak yang diwalikan, terpaksa <a href="http://madiun.solopos.com/read/20181003/516/943440/pemkab-ponorogo-alokasikan-rp15-miliar-untuk-cpns-2018" title="Pemkab Ponorogo Alokasikan Rp1,5 Miliar untuk CPNS 2018">merogoh kocek</a> lebih untuk membeli seragam sekolah secara mandiri.</p><p>"Inilah yang kemudian menjadi sangat merugikan siswa maupun wali murid," ujarnya.</p><p>Subani melanjutkan seharusnya saat tahun ajaran baru dimulai, pemerintah sudah menyiapkan seragam bagi siswa. Terkait masalah kendala ukuran, pemerintah bisa menyiasatinya dengan menggunakan ukuran pengadaan tahun sebelumnya.</p><p>"Misalnya yang ukuran XL dialokasikan berapa persen dahulu, jadi tidak menunggu siswa baru masuk sekolah terlebih dahulu baru diukur dan pembuatan seragam diproses. Lama kalau begitu," ujarnya.</p><p>Secara terpisah, Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait pengadaan dan distribusi <a href="http://madiun.solopos.com/read/20181002/516/943259/pergi-tak-pulang-pulang-nenek-ponorogo-ditemukan-tewas-terbakar-di-ladang" title="Pergi Tak Pulang-Pulang, Nenek Ponorogo Ditemukan Tewas Terbakar di Ladang">seragam gratis</a> di sekolah sekolah.</p><p>"Ya, nanti saya kroscek ke Dinas [Pendidikan] apa yang menyebabkan keterlmbatan distribusi seragam sekolah gratis itu ke Dinas Pendidikan, dan solusinya" kata Maryoto.</p><p><strong>Silakan </strong><a href="http://madiun.solopos.com/"><strong>KLIK</strong></a><strong> dan </strong><a href="https://www.facebook.com/madiunpos/"><strong>LIKE</strong></a><strong> untuk lebih banyak berita Madiun Raya</strong></p>
Madiunpos.com, JAKARTA – PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi gemilang dengan menerima penghargaan bergengsi Paritrana Award… Read More
Madiunpos.com, JAKARTA — PT Pegadaian bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dua entitas dalam holding… Read More
Madiunpos, LHOKSEUMAWE — Pegadaian Syariah meluncurkan program sosial-ekonomi bertajuk Kota Islami Lhokseumawe Amanah untuk Ekonomi… Read More
Madiunpos.com, JAKARTA – PT Pegadaian mencatatkan pencapaian monumental dalam perjalanan transformasi digitalnya dengan berhasil membukukan… Read More
Madiunpos.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan HUT Ke-498 Jakarta, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar PRJ… Read More
Madiunpos.com, JAKARTA – Bagi yang akrab dengan dunia investasi, tentu sudah tidak asing dengan Tabungan… Read More
This website uses cookies.