EKONOMI JATIM : 2016, Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Bisa Tembus 6,2%

Ekonomi Jatim diprediksi bisa mencapai 6,2% pada tahun 2016 mendatang.

Madiunpos.com, SURABAYA — Potensi tumbuhnya perekonomian Jawa Timur pada tahun 2016 mendatang diprediksi berada pada kisaran 5,8% hingga 6,2%, atau lebih tinggi 0,5% sampai 1% dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur selalu menorehkan pertumbuhan yang lebih besar ketimbang dengan capaian nasional.

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rudi Purwono mengatakan pemerintah telah membidik pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 mendatang pada kisaran 5,3% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. Sementara Bank Indonesia merumuskan pertumbuhan ekonomi nasional mecapai 5,2% hingga 5,5%.

“Mengacu pada pengalaman yang sudah-sudah dan beberapa indikator pembangkit ekonomi di Jawa Timur, provinsi ini [pertumbuhan ekonominya] jika dirumuskan bisa tembus di kisaran 5,8% hingga 6,3%,” ujarnya di Economy Outlook 2016 Meneropong Bisnis Jawa Timur di Tahun Monyet Api yang diselenggerakan Harian Ekonomi Bisnis Indonesia di Surabaya, Senin (21/12/2015).

Masa Transisi
Dia menuturkan Jatim kini sedang dalam masa transisi untuk menggenjot sektor industri dalam menopang pertumbuan ekonomi, alih-alih di sektor konsumsi rumah tangga. Menurutnya, Paket Kebijakan Ekonomi yang dilansir oleh Pemerintah hingga seri ke-7 itu merupakan upaya meggerakan ekonomi secara total hingga ke daerah.

Menurutnya, sektor industri di Jatim masih bisa bertahan dari beberapa masalah ekonomi yang menerjang seperti depresiasi rupiah dan kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 25 basis poin baru-baru ini. Dia menilai investor di Jatim masih tetap melanjutkan usahanya dan kondisi pasar tidak terpengaruh dengan situasi ekonomi yang terjadi di pengujung 2015 ini.

Dia mencontohkan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam paket kebijakan ekonomi dinilai sebagai stimulus postif pelaku usaha di setor industri. Pasalnya, turunnya harga BBM mampu mengurangi biaya operasional perusahaan.

Selain itu, gencarnya pembangunan power plant di beberapa titik kota/kabupaten di Jatim tambah menggenjot sektor industri berpeluang menjadi primadona di tahun depan. “Kendati energi listrik  Jatim masih surplus tetapi apapun itu pengembangan power plant baru harus lebih dipacu oleh pemerintah pusat dan dikomunikasikan dengan Gubernur Jawa Timur,”katanya.

Di samping itu, munculnya kawasan-kawasan industri baru hampir di 29 kota/kabupaten juga menjadi bukti bahwa arah ekonomi Jatim semakin ditopang oleh sektor industri. Tidak tanggung-tanggung beberapa kawasan industri telah terintegrasi dengan sistem logistik ke pelabuhan-pelabuhan besar.

Paling Maju
Rudi memetakan kota/kabupaten yang paling maju ekonominya di tahun depan antara lain kota dengan kategori kawasan industri seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan. Kategori kedua adalah kawasan Pantura yang terdiri dari Gresik, Lamongan dan Mojokerto.

Selain itu ada kategori kawasan Tapal Kuda yang menaungi Probolinggo, Jember dan Banyuwangi. “Kategori ini besar potensinya karena ada dua pelabuhan baru yang dikembangkan di Probolinggo dan Banyuwangi,”

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Muljanto menuturkan perkembanan sektor industri pada tahun depan tidak melulu didominasi oleh Surabaya melainkan merata di seluruh kota/kabupaten. “Tahun depan pertumbuhan ekonomi merata di Jawa Timur dengan sektor industri sebagai primadonanya,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan kontributor perekonomian di Jatim paling banyak disumbang dari sektor industri (29%), kemudian disusul pertanian (17,72%) dan industri pengolahan (14%). “Tantangan ke depan adalah bagaimana memacu sektor industri agar semakin berkontribusi banyak,” katanya.

Dihambat Aturan
Muljanto menambahkan, aturan mengenai otonomi daerah terkadang menjadi kendala pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Dia menyayangkan perizinan dintingkat pemerintah daerah cenderung lambat dibandingkan dengan proses perizinan yang diproses di pemerintah pusat.

“Undang-undang terkait otonomi daerah ditafsirkan salah oleh beberapa kalangan. Dari hal ini muncul raja-raja kecil yang menghambat proses perizinan,”terangnya.

Rudi kembali menjelaskan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Jatim adalah akses infrastruktur desa yang belum memadai. Dia berharap pemerintah tidak hanya terpusat membangun jalan besar di kota besar tetapi juga memperhatikan pembangunan akses jalan di desa-desa tertinggal. Hal ini bertujuan untuk mempermudah distribusi barang.