Gus Ipul Ingin Pemerintah Tak Larang Mudik Lebaran

Madiunpos.com, PASURUAN - Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, berharap pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan mudik lebaran. Gus Ipul menekankan masyakarat harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan aturan yang ditetapkan.

"Kita bisa memaklumi situasinya ya, kalau kata orang Jawa itu dilarang piye, nggak dilarang piye. Tapi Lebaran pasti datang. Kalau boleh saya usulkan persyaratannya saja diperjelas dan dipertegas, sehingga di daerah juga enak penerapannya. Kita di daerah menerima tamu juga enak, ada pedoman. Bagi daerah yang penting pedomannya, sehingga dijadikan pegangan," kata Gus Ipul, Selasa (23/3/2021).

Menurut dia, masyarakat yang mudik harus sadar ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah.

100 Kiai NU Jatim Siap Divaksin AstraZeneca Tahap I

"Masyarakat harus sadar bahwa mau bepergian itu paling tidak memastikan dirinya negatif Covid-19 dan sehat berdasarkan tes PCR, rapid atau GeNose. Yang kedua, ketika sampai di tujuan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian harus memerhatikan masa berlaku tes Covid-19. Kalau habis tes lagi," terang Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan masyarakat harus tahu betul bepergian di masa pandemi memiliki risiko. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

"Kalau positif jangan mudik. Kalau negatif, terus mudik, harus tetap hati-hati. Mudik harus jelas dengan siapa, pakai kendaraan apa. Kalau kendaraan umum kan sudah jelas aturannya. Pastikan juga nggak menggunakan tes Covid-19 abal-abal," pungkasnya.

Tragis, 3 Warga Kediri Meninggal Tersengat Listrik PJU

 

Kritik Menhub

Sebelumnya, epidemiolog asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo, berharap pemerintah tegas melarang masyarakat untuk mudik Lebaran agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Windhu juga menyoroti wacana yang sempat dilontarkan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, yang menyebut Kemenhub tidak melarang mudik. Menurut Windhu, perkataan ini justru berbahaya karena bisa disalah artikan masyarakat.

"Yang punya pandangan [tidak melarang mudik] itu Menhub kan, Satgas sendiri masih akan mempertimbangkan. Saya berharap satgas akan membatalkan apa yang direncanakan Menhub," kata Windhu saat dihubungi detikcom di Surabaya, Senin (22/3/2020).

Pemkot Madiun Perpanjang PPKM Skala Mikro Hingga 5 April, Ada Kelonggaran Lagi