HASIL PILKADA PONOROGO : KPU Ponorogo Dituding Tak Becus, Pilkada 2015 Tak Mulus

Hasil Pilkada Ponorogo tak mulus, KPU Ponorogo dinilai tak akurat menghitung hasil pemungutan suara.

Madiunpos.com, PONOROGO — Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo 2015 tak mulus. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2015 diwarnai demonstrasi warga dan protes saksi-saksi peserta pemilu itu.

Unjuk rasa, sebagaimana diberitakan Madiunpos.com sebelumnya, dilakukan ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD). Mereka berunjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (15/12/2015).

Para demonstran itu memprotes hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang dinilai tidak akurat, bahkan menyesatkan. Suara senada juga mengemuka dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Ponorogo dengan agenda rekapitulasi hasil pemungutan suara, Rabu (16/12/2015).

Para saksi pasangan calon peserta Pilkada 2015 yang hadir di Gedung Sasana Praja, Ponorogo, Rabu itu, menurut Kantor Berita Antara mencecarkan interupsi. "Banyak hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan data yang kami punyai," kata Ari Sofwan, saksi pasangan calon nomor urut 1, Sugiri Sancoko-Sukirno.

Saksi pasangan nomor urut 1 dilaporkan paling kerap melancarkan protes, diselingi beberapa saksi kubu pasangan calon lain yang intinya mempersoalkan data tabulasi atau rekapitulasi yang dibacakan masing-masing petugas pemilihan kecamatan (PPK). Kendati telah dijaga ketat aparat kepolisian, banyaknya protes yang mewarnai membuat suasana perhitungan suara berlangsung tegang.

Antarsaksi tak jarang saling adu argumen dan bergantian memprotes jalannya rekapitulasi. "Kesalahan dalam menjumlah, kesalahan dalam menulis, banyak sekali ditemukan. Oleh karenanya, kami meminta untuk diklarifikasi dan dimasukkan dalam kejadian khusus," ujar Sofwan.

KPU Bergeming
Menanggapi kuatnya dinamika dalam proses rekapitulasi suara, komisioner KPU Ponorogo, Syaifulloh, bergeming. Ia menegaskan apapun protes yang dilakukan oleh para saksi tidak akan sampai mengganggu apalagi menghentikan jalannya pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten.

"Seharusnya semua bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Namun, jika memang ada kekeliruan di jenjang tersebut, kami berharap semuanya bisa diklarifikasi bersama saat rekapitulasi tingkat kabupaten," ucap Syaifullah.

Akan tetapi, jika pun pada tahap rekapitulasi tingkat kabupaten tetap tidak tercapai titik temu, lanjut dia, pasangan calon secara langsung ataupun melalui perwakilan saksinya di rapat pleno dipersilahkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Kami tetap melanjutkan pleno rekapitulasi ini, meski ada saksi yang keberatan. Jika memang mereka tidak terima akan hasil rekapitulasi ini, silahkan ke MK," ujarnya.

Ketat Bersaing
Pilkada Ponorogo diikuti empat pasangan calon, masing-masing adalah Sugiri Sancoko-Sukirno bernomor urut 1 yang diusung koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, dan PKS; pasangan Amin-Agus Widodo dengan nomor urut 2 yang diusung PKB dan PDIP; pasangan Misranto-Isnen dengan nomor urut 3 dari jalur independen; dan terakhir pasangan Ipong Muchlissoni-Sujarno bernomor urut 4 yang diusung koalisi Partai Gerindra, PAN dan Partai Nasional Demokrat.

Pilkada Ponorogo menunjukkan gelagat memanas setelah hasil hitung cepat sementara pascapemungutan suara, Rabu (9/12/2015) lalu, dua dari empat kubu pasangan calon yang maju bursa pencalonan Pilkada 2015 sama-sama mengklaim menang. Pernyataan klaim kemenangan tersebut aktif disuarakan kubu pasangan calon nomor urut 1, Sugiri Sancoko-Sukirno, serta pasangan nomor urut 4, Ipong Muclissoni-Sujarno.

Berdasar tabulasi suara mengacu data salinan C-1 yang dihimpun KPU Ponorogo maupun Desk Pilkada Ponorogo menunjukkan hasil persentase suara pasangan Ipong Muclisooni-Sujarno tertinggi, yakni sekitar 39%, disusul Sugiri Sancoko-Sukirno 36%, Amin-Agus Widodo 23%, dan Misranto-Isnen Supriyono 1,7%. namun, Pilkada Ponorogo juga diwarnai aduan adanya politik uang yang dihentikan kasusnya oleh Panwslu setempat.