INDUSTRI PERKAPALAN : Insentif Pemerintah Sulit Dijangkau, Galangan Jatim Susut

Industri perkapalan Jatim tak tertolong insentif pemerintah, sebagian tutup.

Madiunpos.com, SURABAYA — Galangan kapal nasional yang berada di wilayah Jawa Timur sulit menjangkau insentif yang diberikan pemerintah berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Alhasil industri perkapalan Jatim tak mampu untuk berkembang, bahkan makin menyusut jumlahnya.

Sulitnya pelaku industri perkapalan menjangkau insentif pemerintah itu mengakibatkan galangan kapal tidak bisa bersaing dengan industri galangan asing sehingga membuat nilai impor kapal di Jatim pada periode Januari-Mei 2015 pun meningkat tajam, mencapai US$364 juta. Jumlah itu melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya US$21 juta.

Kepala Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Drajat Irawan mengungkapkan insentif tersebut sudah lama diberikan pemerintah, tetapi sejauh ini banyak pengusaha galangan di Jatim yang sulit menjangkau BMDTP.

Pasalnya, jelas Drajat, setiap pengajuan BMDTP wajib menyertakan rencana proyek penjualan kapal ke pasar di tahun yang akan datang. Sementara, pelaku industri perkapalan dalam negeri belum bisa memastikan siapa pembeli kapal mereka.

"Akhirnya pemberian insentif yang disiapkan sekitar Rp2 miliar-Rp3 miliar untuk nasional tersebut belum terserap maksimal, banyak keluhan pengusaha soal ini, tetapi syarat-syarat insentif  sekarang ini masusih dalam proses revisi di pemerintah pusat," katanya Jumat (24/7/2015).

Jumlah Galangan Susut
Saat ini di Jawa Timur terdapat sekitar 34 perusahaan galangan kapal, yang kebanyakan berada di wilayah Surabaya, Bangkalan Madura dan Banyuwangi. Kapasitas produksi kapal di Jawa Timur total mencapai 82.200 deadweight tonnage (DWT), sedangkan untuk galangan reparasi kapal mencapai 1,23 juta DWT.

"Jumlah galangan tersebut update terakhir pada 2014. Sebenarnya tahun ini ada beberapa galangan yang tutup tetapi belum ada laporan, saya tidak hafal pastinya," ungkapnya.

Diketahui, harga membangun kapal dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan membeli kapal dari luar negeri yang relatif lebih murah karena tidak dipungut bea masuk. Sementara membangun kapal di dalam negeri masih harus melakukan impor komponen kapal, di mana komponen tersebut dikenai bea masuk dan pajak penjualan atau PPn bahkan harga komponen impor juga terkerek naik akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kebanyakan Angkutan Barang
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, impor kapal laut sepanjang Januari-Mei 2015 kebanyakan adalah kapal jenis angkutan barang dan disusul kapal perang dan kapal penumpang.

Kepala Bidang Perdagangan Internasional Disperindag Jatim, Liri L. Idham menambahkan, banyaknya kapal pengangkut barang untuk transportasi logistik antar pulau tersebut semestinya menjadi peluang yang besar bagi industri perkapalan lokal.

"Pasar dalam negeri saja sebetulnya potensial. Dalam negeri masih membutuhkan banyak kapal. Namun memang tidak mudah membangun kapal dengan harga yang bersaing seperti dengan Tiongkok," ujarnya.