KOPERASI JATIM : Koperasi Abal-Abal Marak di Jatim, OJK Curigai Pejabat Pemprov

Solopos.com, SURABAYA — Maraknya koperasi abal-abal jadi sorotan DPRD Jawa Timur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencurigai banyak pengelola koperasi di Dinkop Jatim tidak kompeten sehingga eksekutif Pemprov Jatim kurang selektif memberikan izin pendirian koperasi.

Seperti diberitakan Madiunpos.com, kalangan DPRD Jarim meminta pemerintah provinsi setempat tidak sembrono dalam memberi izin pembentukan koperasi Jatim. Mudahnya pemberian izin koperasi itu dinilai menjandi pangkal maraknya koperasi abal-abal yang mengorbankan keuangan masyarakat.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Sardjito, Selasa (3/3/2015), juga mengakui pembentukan koperasi seharusnya melalui OJK yang memang memiliki wewenang menindak pelanggaran yang dilakukan lembaga keuangan. OJK bahkan juga menyarankan agar DPRD dan eksekutif Pemprov Jatim melakukan audit terhadap pejabat Dinas Koperasi yang bertugas mengelola koperasi UKM. Sebab, lanjutnya, berdasarkan riset OJK, ternyata mayoritas pengelola koperasi di Dinkop tidak kompeten.

“Hasil evaluasi kami, ternyata rata-rata tidak cakap. Seharusnya ada audit kepada pejabat-pejabat Dinkop yang in charge di posisi tertentu. Koperasi ini di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, tapi izinnya oleh pemda, makanya mereka jadi ‘toothless’.”

Lebih lanjut, dia meminta agar warga Jatim tidak terkecoh oleh tawaran koperasi maupun asuransi syariah yang menggunakan patron pemuka agama dengan iming-iming imbal minimal 10% per bulan. “Di banyak daerah sudah terjadi seperti itu. Korbannya ternyata bukan hanya masyarakat kecil, tapi bahkan sampai ke kalangan intelektual. Jangan percaya pada janji-janji keuntungan besar. Di Jatim pun sebaiknya demikian.”

Menyinggung rencana penerbitan obligasi daerah Jatim, Sardjito meminta agar DPRD memastikan implementasinya aman bagi warga. Dia meminta agar lewat obligasi daerah, dapat dipastikan dana untuk proyek-proyek Jatim berasal dari uang masyarakat Jatim.

“Jangan sampai hanya menjadi penonton atau pasar saja. Kalau proyeknya milik Jatim, obligasinya juga harus bersumber dari orang Jatim. Agar tidak membebani rakyat dan pemerintah baru kelak, harus dipastikan siapa yang menggunakan dananya.”