Kategori: News

KORUPSI PONOROGO : Kejari Ponorogo Hentikan Penyidikan 2 Kasus Korupsi, Ini Alasannya

Korupsi Ponorogo ada dua kasus yang dihentikan penyidikannya karena tak cukup bukti.

Madiunpos.com, PONOROGO - Penyidikan dua kasus korupsi di Kabupaten Ponorogo, yakni pengadaan bibit di Dinas Pertanian serta program kerja sama pariwara di Humas Pemkab Ponorogo dihentikan karena dinilai tidak cukup bukti.

"Dua kasus ini memang sudah kami hentikan karena telah muncul surat perintah penghentian penyidikan [SP3] sejak Februari 2016," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo Suwandi saat menerima perwakilan kelompok massa mengatasnamakan Forum Peduli Penegakan Hukum Ponorogo di Kejari Ponorogo, Jumat (22/7/2016).

Suwandi mengatakan hasil pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) serta penyelidikan yang dilakukan tim kejaksaan, alat bukti dinyatakan tidak cukup sementara masa atau tenggat penyelidikan telah habis.

"Namun untuk kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus [DAK] di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan [Ponorogo] tetap lanjut," ujar dia.

Untuk kasus yang disebutkan terakhir, Suwandi mengatakan penyidik masih terus mencari bukti-bukti yang lain untuk menguatkan.

Dia menambahkan tim jaksa penyidik menunggu salinan keputusan dari Pengadilan Tipikor secara utuh dan bukan berupa petikan, untuk dipergunakan melengkapi berkas acara pemeriksaan mantan Wabup Ponorogo Yuni Widyaningsih sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

"Silahkan dipantau. Kasus DAK ini akan tetap lanjut," ujarnya di hadapan para pendemo.

Dalam pertemuan itu, Kajari didampingi Kasi Pidsus Hepy Al-Habibie dan Kasi Intel Iwan Winarso.

Dialog antara puluhan pendemo yang mengatasnamakan Forum Peduli Penegakan Hukum Ponorogo (FP-PHP) terjadi setelah hampir sejam massa berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Ponorogo.

Massa sempat merangsek masuk ruang kantor Kejari Ponorogo, namun langkah mereka tertahan di bawah lantai dua, karena Kajari bersama seluruh staf kejaksaan masih mengikuti acara Peringatan hari ulang tahun Ikatan Adyaksa Darmakarini (IAD) ke-16, di aula lantai dua tersebut.

"Kami datang hari ini untuk menemui Kajari menanyakan tentang proses hukum kasus korupsi DAK, pengadaan bibit di dinas pertanian serta penyelewengan dana pariwara Humas Pemkab Ponorogo yang lama tidak ada kabar kelanjutanya," kata koordinator aksi, Muhammad Yani.

Rohmah Ermawati

Dipublikasikan oleh
Rohmah Ermawati

Berita Terkini

Pegadaian Dukung Pemberdayaan Kelompok Rentan lewat Pelatihan Kemandirian Ekonomi dan Inklusi Digital

Madiunpos.com, JAKARTA — PT Pegadaian bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dua entitas dalam holding… Read More

3 hari ago

Meriahkan Tahun Baru Islam, Pegadaian Syariah Gelar Kilau Emas Muharram untuk Masyarakat Aceh

Madiunpos, LHOKSEUMAWE — Pegadaian Syariah meluncurkan program sosial-ekonomi bertajuk Kota Islami Lhokseumawe Amanah untuk Ekonomi… Read More

4 hari ago

Komitmen Jalankan Transformasi Digital, Pegadaian Catat Lebih dari 10 Juta Transaksi Digital pada Semester Pertama 2025

Madiunpos.com, JAKARTA – PT Pegadaian mencatatkan pencapaian monumental dalam perjalanan transformasi digitalnya dengan berhasil membukukan… Read More

1 minggu ago

Jangan Lewatkan, Pegadaian Galeri 24 Bagi–Bagi Emas Gratis di PRJ JIEXPO Kemayoran

Madiunpos.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan HUT Ke-498 Jakarta, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar PRJ… Read More

2 minggu ago

Inovasi Baru Pegadaian: Emas Fisik Kini Bisa Langsung Jadi Tabungan Emas

Madiunpos.com, JAKARTA – Bagi yang akrab dengan dunia investasi, tentu sudah tidak asing dengan Tabungan… Read More

3 minggu ago

Pegadaian Raih The Most Innovative dan The Best CEO Future Finance Awards 2025

Esposin, JAKARTA – PT Pegadaian memborong dua penghargaan pada malam penganugerahan Innovative Future Finance Awards… Read More

3 minggu ago

This website uses cookies.