Limit Kredit hingga Rp2 Miliar, Begini Cara Akses Modal Usaha PO PaDi UMKM Telkom

Madiunpos.com, MAKASSAR – PT Telkom menyediakan modal usaha senilai Rp2 miliar melalui fitur baru PaDI UMKM, yaitu Pre-Order (PO) Financing sebagai solusi bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kesulitan mengakses modal usaha.

“Melalui fitur PO Financing, pelaku usaha dapat memperoleh pinjaman produktif hingga Rp2 miliar dengan masa tenor 7-90 hari,” ujar Direktur Digital Business Telkom Muhamad Fajrin Rasyid melalui keterangannya di Makassar, Rabu (6/12/2023) seperti dilansir Antara.

Kehadiran fitur PO Financing merupakan hasil kolaborasi PaDi UMKM dengan Investree, salah satu platform fintech-marketplace lending ternama di Indonesia.

Ia mengatakan, sebagai marketplace business to business (B2B) unggulan milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PaDi UMKM yang berada di bawah payung Leap-Telkom Digital (Leap) berupaya mengakomodasi permintaan dan kebutuhan pendanaan UMKM di Indonesia.

“Fitur ini menunjukkan komitmen PaDi UMKM dalam mendukung pelaku UMKM untuk terus eksis dan produktif di pasar digital,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Fajrin, hal tersebut tidak akan memberatkan pelaku usaha karena pengajuan pinjaman tersebut cukup mudah, hanya dengan menunjukkan nomor PO yang sudah tercatat di PaDi UMKM dan dapat dikembalikan saat pesanan yang diprosesnya terbayar (disbursement).

Kehadiran bantuan modal ini bukan tanpa alasan, Lembaga Konsultan EY Parthenon Indonesia memproyeksikan total kebutuhan pembiayaan UMKM nasional pada 2026 akan mencapai Rp4.300 triliun. Fitur PO Financing menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman produktif hanya dengan dokumen pre-order aktif.

“Melalui PaDi UMKM, Telkom berupaya membantu UMKM di Indonesia naik kelas. Caranya dengan membantu UMKM menjangkau pasar-pasar baru, menjembatani UMKM bertransaksi dengan BUMN, serta memberikan solusi permodalan yang mudah dan syaratnya gak ribet,” urai Fajrin.

Sebelumnya, PaDi UMKM juga telah menyediakan solusi permodalan melalui fitur Invoice Financing yang sangat membantu UMKM dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan sistem pembayaran tempo. Melalui fitur ini pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman produktif di fitur Invoice Financing cukup dengan invoice aktif yang belum jatuh tempo.

Hingga saat ini, tercatat sudah lebih dari 2.200 pengajuan permodalan di fitur Invoice Financing PaDi UMKM, dengan total dana yang disalurkan kepada pelaku UMKM lebih dari Rp68 miliar.

Hal ini membuktikan bahwa pinjaman tersebut sangat ramah bagi pelaku usaha, karena dapat terus produktif sembari menunggu pembayaran pesanan yang sedang diproses, dengan bunga yang dikenakan hanya 1-1,5 persen per bulan, sehingga tidak akan membebani pelaku usaha.

“Pengajuannya pun cukup mudah, tidak perlu menggunakan jaminan, cukup dengan menunjukkan invoice aktif yang tercetak di platform PaDi UMKM,” katanya.

UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian bangsa. Berbagai solusi yang diberikan oleh PaDi UMKM sebagai platform unggulan dari Leap Telkom Digital, bertujuan untuk menyejahterakan UMKM sehingga memberikan stimulus positif bagi ekonomi Indonesia.

Gross Merchandise Value (GMV) PaDi UMKM sepanjang tahun ini sudah lebih dari Rp4,4 triliun.

Sertifikasi Halal

Sebelumnya, PT Telkom membantu sebanyak 498 UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) binaan bisa mengantongi sertifikasi halal sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing secara nasional hingga internasional.

Deputy EVP SOE Service Telkom Fajar Wibawa melalui keterangannya, di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu mengemukakan Telkom telah bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia membantu penerbitan sertifikat halal bagi 248 UMKM binaan Rumah BUMN Telkom di 2023.

“Sementara tahun sebelumnya sebanyak 249 UMKM binaan Telkom telah mendapat bantuan sertifikat halal. Secara keseluruhan, sebanyak 497 UMKM yang telah dibantu sertifikasi kehalalannya oleh Telkom,” ujar Fajar.

Diharapkan angka tersebut dapat terus meningkat dan nantinya produk UMKM bersertifikasi halal ini semakin dapat bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik maupun internasional.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Siti Aminah menjelaskan bahwa sertifikasi terbagi menjadi dua, yakni sertifikat gratis dan reguler. Beberapa masuk kategori reguler dan ribuan lainnya masuk dalam kategori gratis.

“Tetapi itu menjadi bagian penting agar proses sertifikat halal sesuai amanat Presiden RI,” ujarnya pula.

Sertifikasi halal diperkirakan akan menjadi salah satu senjata UMKM Indonesia untuk menembus pasar global, karena status kehalalan tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif Indonesia di pasar internasional. Potensi UMKM ini juga disadari oleh pemerintah, sehingga dibentuk UU Cipta Kerja dan UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai UMKM bersertifikat halal.