LUMPUR LAPINDO : Gubernur Minta Lapindo Tak Bor Sumur Baru

Lumpur Lapindo dikhawatirkan Gubernur Jatim memancar seiring pengeboran sumur baru Lapindo Brantas.

Madiunpos.com, SIDOARJO — PT Lapindo Brantas Inc. berencana mengebor sumur tambang baru di Dusun Kaliwungu RT 003/RW 002, Desa Banjar Asri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Muncul kekhawatiran masyarakat, pengeboran sumur baru itu bakal memicu timbulnya bencana baru lumpur Lapindo, tak terkecuali Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Itulah sebabnyam sebelum Lapindo Brantas mengebor sumur baru untuk mencari gas, Maret 2016 mendatang, Gubernur Soekarwo sebagaimana dikutip laman aneka berita, Detikcom, mem-warning Lapindo agar memperhatikan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Ini memberikan warning bahwa, konflik masyarakat bisa timbul dan bisa menjadikan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan seusai salat Jumat di Masjid Baitul Hamdi komplek Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan, Surabaya, Jumat (8/1/2016).

Ia menerangkan Pemerintah Provinsi Jatim tidak punya kewenangan terkait perizinan pengeboran sumur gas PT Lapindo Brantas Inc. itu. Persoalan perizinan tambang semacam itu, menurut Pakde Karwo—sapaan akrab Gubernur Soekarwo—ada di tangan pemerintah pusat pimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, tepatnya di bawah kendali Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Di Tangan Menteri ESDM
Pemprov Jatim hanya bisa mengirimkan berbagai pertimbangan tentang persoalan yang akan dihadapi. Dan surat tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat. "Fungsi kewilayahan kami tentang keamanan dan ketertiban masyarakat dan kami sampaikan ke menteri agar dilakukan evaluasi dan pendekatan kepada masyarakat," tuturnya.

Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo mengatakan, Kementerian ESDM perlu mengevaluasi permasalahan apa saja yang akan timbul, dan bagaimana pendekatan yang dilakukannya. "Apakah (pengeboran) itu berbahaya atau tidak, harus dijelaskan kepada masyarakat. Posisinya memang selain problem kekurangan energi juga problem masyarakat," terangnya.

"Kita memang kekurangan energi dan setipa tahun terus mengalami penurunan. Itu dua kepentingan antara masyarakat dan kepentingan energi. Saya minta kepada pak menteri, untuk mengajak dialog masyarakatnya. Kalau ada kekhawatiran harus dijelaskan bahwa ini negara bertanggungjawab. Kalau sampai sekarang masih belum dijelaskan," paparnya.

Dengan kondisi tersebut, apakah pengeboran yang akan dilakukan Lapindo harus dihentikan?. "Ya. Sampai ada titik temu antar mereka yakni masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga," tandasnya sambil menambahkan bahwa pemerintah selain sebagai regulator juga pengawas.

Dijaga Aparat
Pengeboran sumur gas PT Lapindo Brantas Inc. di Desa Kedung Banteng Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak Rabu (6/1/2016), dikawal ketat ratusan aparat Polri dan TNI. Penjagaan tahapan pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 milik Lapindo Brantas Inc., itu menurut Kantor Berita Antara dilakukan menyusul adanya penolakan oleh sekelompok warga.

Kepala Bagian Operasional Polres Sidoarjo Kompol Edy S mengatakan pengawalan itu dilakukan polisi karena menganggap pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 milik Lapindo Brantas Inc. itu sebagai menjaga kepentingan negara. "Sedikitnya ada 500 personel Polres Sidoarjo dan Polda Jatim dibantu sejumlah anggota TNI mengamankan pelaksanaan pengeboran sumur gas milik Lapindo ini," ucapnya.

Ratusan aparat keamanan itu, menurut dia, disebar TNI dan Polri mulai dari Jl. Raya Tanggulangin hingga di sekitar lokasi pengeboran. "Kami tak mau pesimistis untuk mengamankan kepentingan negara seperti sekarang ini," katanya.