Mahasiswa Banyuwangi Tolak Rencana Impor Beras di Depan Gedung DPRD

Madiunpos.com, BANYUWANGI- Sejumlah mahasiswa Universitas 17 Agustus (Untag) 1945 Banyuwangi menggelar demonstrasi menolak impor beras di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (31/3/2021).

Mereka memulai unjuk rasa dengan long march dari kampus di Jl Adi Sucipto dan finis di Gedung DPRD. Selain berorasi menentang kebijakan impor beras, massa aksi juga menenteng poster kecaman.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untag 1945 Banyuwangi, Vina Sofiatul Laili, mengatakan aksi demo ini menegaskan rencana pemerintah tentang impor beras justru akan merugikan petani.

Mabes Polri Diserang Perempuan Berpistol, Mapolda Jatim Dijaga Brimob

"Rencana impor 1 juta ton beras di tengah masa panen raya padi antara bulan Maret hingga April secara kasat mata merugikan petani. Karena harga dan permintaan beras di masyarakat akan turun," ujarnya dikutip dari Suara.com.

Padahal, lanjut dia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dengan jelas menyatakan pemerintah harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.

"Tetapi jika rencana tersebut tetap dilakukan maka akan sangat berbanding terbalik dengan kebijakan impor 1 juta ton beras yang digulirkan Kementerian Perdagangan," sambungnya.

15 Tahun Lolos SNMPTN, Perempuan Ini Jadi Calon Mahasiswa Termuda Unair

Ia menambahkan para petani sudah sengsara akibat diterpa pandemi Covid-19, setahun ini. Apabila rencana impor beras tetap direalisasikan, tentu akan menambah derita rakyat.

"Kita khawatir, meski katanya tidak akan impor beras tapi kita kan tidak tau kalau ternyata diam-diam tetap impor," jelasnya.

Massa aksi juga mengutip pernyataan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, yang meyakini adanya potensi surplus beras tahun ini. Potensi produksi tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

Gak Ada Akhlak! Muda-Mudi Terciduk Mesum di Masjid Jelang Asar

Atas dasar tersebut mahasiswa Banyuwangi dengan tegas menolak dan menuntut rencana impor beras agar benar-benar dibatalkan. Hal itu sesuai visi misi Presiden Jokowi yang akan menjaga ketahanan pangan nasional.